Dirgahayu

Pansus Batalkan Raperda Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut 

SUDAH berkonsultasi dan melakukan pembahasan, DPRD Kalsel memutuskan tidak lagi membahas Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Penyebabnya, ada beberapa faktor krusial yang menghambat dan sulit, sehingga pembahasannya dihentikan.

ADA hal-hal yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan raperda tersebut,” ujar Ketua Pansus Raperda RPPEG Puar Junaidi, Selasa (16/7/2019).

Ia mencontohkan, struktur keorganisasiannya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres). Ada hal kebijakan yang dilakukan Badan Restorasi Gambut Nasional (BRGN), yaitu terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lahan gambut tersebut, contohnya perkebunan sawit. Sementara penanaman sawit merupakan program nasional dalam konteks mendongkrak sektor perekonomian.

Kemudian, lanjutnya, belum ada kabupaten dan kota di Kalsel yang menetapkan wilayah yang merupakan bagian lahan gambut. Karena setiap melakukan kegiatan pembangunan lebih dulu harus mengacu kepada rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah masing-masing.

BACA : Menjenguk Benteng Terakhir Lahan Gambut di Hulu Batola

“Kegiatan apapun bentuknya, semuanya harus masuk dalam daftar RTRW daerah masing-masing. Jika tidak masuk dalam RTRW, dikhawatirkan ada temuan-temuan di anggaran yang tidak sesuai peruntukannya, karena bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah,” kata Puar.

Untuk itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk menetapkan dan memetakan wilayah atau lokasi lahan gambut tersebut. “Jika itu dilakukan, maka kabupaten dan kota harus merevisi RTRW masing-masing. Sementara, untuk melakukan perubahan tersebut memakan waktu yang cukup lama,” katanya.

Diungkapkannya, Pansus bersama BP Perda, sudah menyampaikan usulan penghentian pembahasan RPPEG ini kepada Kementerian. “Kementerian menyambut positif sebelum memiliki data akurat dan valid,” pungkas politisi Partai Golkar ini.(jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor Andi Oktaviani