Masyarakat Dayak Tolak Pemindahan Ibukota Negara ke Tanah Bumbu

ADA dua daerah yang disebut-sebut jadi tawaran Pemprov Kalimantan untuk lokasi alternatif ibukota negara, tepatnya berada di wilayah perbatasan Kabupatan Tanah Bumbu dan Tanah Laut (Tala). Namun, wacana yang menguat posisi lahan seluas 300 ribu hektare itu berada di Tanah Bumbu, persisnya sekitar wilayah Batulicin.

SAAT ini, Gubernur Sahbirin Noor pun optimistis Kalsel bakal ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon ibukota negara pengganti Jakarta, di samping Palangka Raya-Gunung Mas-Katingan ditawarkan Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan, Kalimantan Timur mengunggulkan Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU).

Penolakan Kalsel untuk rencana pemindahan pusat pemerintahan negara justru disuarakan masyarakat adat Dayak Meratus. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Tanah Bumbu, Taufik Haderani, berpendapat pemindahan ibukota dari Jakarta ke Tanah Bumbu, malah merugikan masyarakat adat.

“Kalau Ibukota jadi dipindah ke sini, kami masyarakat akan semakin tersisih, karena orang dengan jumlah besar pindah ke sini, khussnya ke Tanah Bumbu,” ucap Taufik Haderani saat dihubungi jejakrekam.com, Selasa (16/7/2019).

BACA : Palangka Raya-Gumas-Katingan Siap Jadi Calon Ibukota Negara

Bukan tanpa alasan, kekhawatiran Taufik semakin masifnya pembangunan pusat pemerintahan baru menjadikan budaya Dayak lenyap secara perlahan. Ia beranggapan beberapa windu silam sebelum masifnya pertambangan dan perkebunan skala besar, masyarakat Adat Dayak hidup asri dan berdampingan dengan alam.

“Dulu kami berkebun dan bertani, menikmati hasil alam dan mencari madu berburu di hutan.  Sekarang, sudah tidak bisa, madu saja semakin sulit dicari, hewan buruan semakin sukar dicari,” urai Taufik.

BACA JUGA : Berbiaya Rp 446 Triliun, Gubernur Sahbirin Optimistis Kalsel Jadi Ibukota Negara

Dia menyebut sebagai masyarakat adat Dayak, keberadaan hutan mutlak ada. Sebab, menurut Taufik, masyarakat adat Dayak bergantung dengan hutan sebagai denyut nadi kehidupan masyarakat dan ritual kepercayaannya.

“Kalau ibukota dipindah, hutan akan semakin hilang. Kami masyarakat adat Dayak akan semakin tersisih, kami pelan-pelan terusir dari tanah air kami sendiri,” tegas Taufik.

Untuk itu, Taufik meminta pemerintah terkait memikirkan nasib masyarakat adat sebelum memindahkan ibukota. Ia menegaskan hutan merupakan aset luar biasa manfaatnya bagi masyarakat adat, sehingga ketika lahan yang dibutuhkan puluhan hingga ratusan ribu hektare justru akan memusnahkan belantara.(jejakrekam)

 

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS