Dirgahayu

Berbiaya Rp 446 Triliun, Gubernur Sahbirin Optimistis Kalsel Jadi Ibukota Negara

LETAK strategis Pulau Kalimantan yang berada di tengah kepulauan Indonesia, dinilai sangat layak menjadi ibukota negara menggantikan Jakarta. Ini berdasar penilaian dari Kementerian PPN/Bappenas, dengan mengukur pergerakan manusia dan barang lebih cepat dibandingkan Jakarta.

HAL itu diungkapkan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S Prawiradinata dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibukota Negara, Kalimantan untuk Indonesia di Hotel Novotel ,Banjarbaru, Senin (15/7/2019)

“Jika orang dari Indonesia Timur, seperti Papua tentu agak jauh menuju ke Jakarta, dibandingkan ke Kalimantan. Apalagi, pulau ini juga bebas gempa dan tsunami, inilah mengapa Kalimantan terpilih untuk ibukota negara,” ucap Rudy.

Menurut dia, luasan lahan yang digunakan untuk pemindahan ibukota mencapai 40 ribu hektare. Dari total luas lahan itu, lima persen dengan luas 1.500 hektare untuk perkantoran pemerintahan, sisanya 1,5 persen dengan luas 4.500 hektare untuk ekonomi dan 20 persen atau 6 ribu hektare untuk sirkulasi dan infrastruktur.

BACA : Jakarta Lebih Padat Dibanding New York, Ini Alasan Pemindahan Ibukota

Sedangkan, untuk pemukiman 40 persen atau seluas 12.000 hektare, serta untuk ruang terbuka hijau (RTH) 20 persen dengan luasan sebesar 6.000 hektare.

“Nantinya, jumlah penduduk akan bertambah seketika. Yakni, untuk aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 155 ribu orang terdiri dari eksekutif, dan yudikatif. Kemudian, TNI dan Polri sebanyak 25 ribu orang serta anggota keluarga. Minimal dalam satu keluarga membawa empat orang. Jadi, diperkirakan ada pertambahan 1,5 juta orang,” tutur Rudy.

BACA JUGA : Dari Kajian Inkindo, Kota di Kalimantan Layak Ibukota Negara Gantikan Jakarta

Ada dua skenario untuk pembiayaan pemindahan ibukota negara di atas lahan seluas 40 ribu hektare. Yakni, skenario pertama sebesar Rp 466 triliun dan skenario kedua dengan total dana Rp 322 triliun. “Dana tidak semua berasal dari APBN, kami usahakan agar tidak mengganggu APBN,” tegas Rudy.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor optimistis Kalsel akan menjadi ibukota negara. Hal ini merujuk kesiapan Kalsel menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektare, jauh di atas kebutuhan lokasi untuk calon ibukota hanya 40 ribu hektare.

“Sewaktu Pak Presiden Jokowi datang ke Batulicin, Tanah Bumbu, dua tahun lalu, beliau meminta disiapkan lahan seluas 300 ribu hektare. Waktu itu, saya tanya lahan seluas itu untuk apa? Apakah untuk membangun perkebunan kelapa sawit, ternyata dijawab Pak Jokowi untuk lahan ibukota negara,” ucap Sahbirin Noor.

BACA JUGA : Unjuk Keunggulan Kalsel, Paman Birin Presentasi Calon Ibukota di Depan Kepala Bappenas

Menindaklanjuti permintaan orang nomor satu di republik ini, Gubernur Sahbirin Noor langsung memerintahkan Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira mencari lahan itu. Ternyata, ada di dua titik yang berada di dua kabupaten di Kalsel. “Saya  belum kasih tahu titik lokasinya,” ucap Paman Birin, sapaan akrab gubernur ini.

Menurut dia, Kalsel sangat wajar menjadi ibukota negara, karena merupakan provinsi tertua di Kalimantan, bukan berarti meremehkan kota lain di Kalimantan, meski luas wilayahnya lebih kecil dibandingkan provinsi lain, termasuk provinsi terbaru, Kalimantan Utara.

BACA LAGI : Paman Birin Diminta Presiden Siapkan Lahan, Fajar : Dikira Bikin Kebun Sawit

“Kalau dilihat dari peta dari arah mana pun, Kalsel berada di poros tengah Indonesia. Kondisi Kalsel yang aman dan masyarakatnya yang ramah, bahkan berbagai etnis bisa masuk. Ini membuktikan Kalsel layak jadi ibukota negara. Apalagi, Kalsel tidak pernah terjadi kerusuhan antar etnis, ini berkat komunikasi yang bagus,” tandasnya.(jejakrekam)

Penulis Balsyi/Asyikin
Editor Didi G Sanusi