Foto : FB Sy Nifsuani
TAGLINE kerja, kerja dan kerja yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode pertama bersama Jusuf Kalla, dan kini usai ditetapkan sebagai Presiden-Wapres terpilih periode 2019-2024 bersama KH Ma’ruf Amin oleh KPU RI, harus bisa diwujudkan dalam kerja nyata.
BERAWAL dari sini, akselerasi pergerakan pembangunan dan pemerintahan kedua Presiden Jokowi agar bisa menghasilkan prestasi memuaskan bagi publik. Sebab, pada periode kedua, tentunya Presiden Jokowi bersama para pembantunya tidak perlu lagi beradaptasi, karena tinggal melanjutkan program yang ada serta lebih menggenjotnya lagi.
Bersama ketokohan seorang ulama dari ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), tentu asa untuk membangun negeri ini lebih makmur lagi, bukan isapan jempol belaka. Beri kerja nyata yang merata di setiap jenjang pemerintahan daerah hingga ke level terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Bagi kami khususnya rakyat Kalimantan Selatan, tentu menanti kerja nyata seorang Jokowi di periode kedua. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah, serta menjadi daerah yang relatif aman, harusnya mendapat porsi lebih dari pemerintah pusat.
BACA : Pulau Terbesar Di Indonesia Harus Punya Menteri
Fakta yang terjadi adalah kekayaan alam Kalsel justru belum bisa dinikmati rakyatnya sendiri. Bahkan, warga Banua tidak menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Ini bisa dilihat dengan kekayaan alamnya berupa batubara, yang justru dinikmati pusat bahkan diekspor ke luar negeri, sementara listrik Kalsel masih mengalami defisit.
Ini belum lagi, dampaknya bagi alam, dengan munculnya bencana banjir, tanah longsor, erosi dan lain sebagainya.
Silih berganti pimpinan nasional dan daerah berganti, rakyat Kalsel masih belum bisa menikmati apa itu kekayaan alamnya. Padahal, secara kasat mata, tambang batubara misalkan, hanya ada di pelupuk mata. Bisa dilihat dengan mudahnya lubang bekas galian tambang, berada di pinggir jalan.
Boming batubara akan segera digantikan era sawit di Kalsel. Ini jelas, akan mempengaruhi kultur budaya yang ada di Banua. Lagi-lagi, sumber kekayaan ini terkesan hanya dinikamti segelintir orang atau kelompok tertentu. Boleh dibilang, Kalsel masih tertinggal dibanding provinsi lain di Indonesia, apalagi dibanding Pulau Jawa.
BACA JUGA : Eksploitasi Gila-Gilaan, Deposit Batubara Kalsel Diprediksi Habis pada 2030
Bak pepatah tikus mati di lumbung padi, begitupula listrik Kalsel mati bergiliran di lumbung energi. Padahal, Kalsel merupakan pemasok terbesar kedua batubara serta cangkang sawit yang bisa diolah menjadi sumber energi listrik.
Belum lagi, jika bicara infrastruktur baik jalan dan jembatan, pendidikan dan lainya, terkesan di Kalsel masih jalan di tempat. Hingga kini, provinsi lain sudah memiliki bandara representatif, Kalsel baru akan membangun.
Jelas, kondisi semacam ini akan mempengaruhi iklim investasi di Kalsel. Bagaimana pun, gambaran kemajuan salah satu daerah bisa dilihat secara kasat mata adalah kondisi bandaranya. Jelas, kondisi Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru sangat jauh tertinggal dibanding provinsi lain, lebih-lebih provinsi tetangga seperti Kalimantan Timur.
BACA LAGI : Setahun Keruk Batubara Senilai Rp 200 Triliun, Kalsel Disebut Dijatahi 5 Persen Saja
Lain lagi dengan nasib Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan daratan Pulau Kalimantan (Kalsel) dengan Kotabaru, tidak jelas dibangun atau tidak. Padahal, jika pemerintah pusat serius, tentu bisa mengalokasikan dananya untuk berbagi kepada provinsi yang turut memasok pendapatan negara terbesar, khususnya dari sektor tambang.
Nah, di periode kedua Jokowi, tentu harus memprioritaskan pembangunan ke Kalimantan. Kalau bicara jujur, saat periode pertama, tak ada satu pun wakil dari Kalimantan yang diangkat menjadi menteri, hanya sebatas wakil menteri.
Jadi, usai dilantik nanti menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2019 nanti, maka Jokowi tidak perlu lagi melakoni masa transisi, maka harus sudah bergerak dan bekerja. Sebab, pada periode kedua, harus sudah mempercepat slogan kerja dan kerja.
BACA LAGI : Perjuangan Otonomi Khusus bagi Kalimantan Masih Setengah Hati
Bagi rakyat Kalimantan, khususnya Kalsel, tentu kesan di-anaktiri-kan tak boleh lagi mengemuka. Bagaimana pun, porsi bagi hasil keuangan bagi Kalsel harus diprioritaskan dengan menggenjot pembangunan infrastuktur yang dibutuhkan masyarakat.
Di periode kedua, tentu publik akan kembali menagih janji Presiden Jokowi. Termasuk, menempatkan menteri yang profesional, baik dari kalangan akademisi, profesional, parpol maupun perwakilan dari daerah. Jadi, tak salah jika Kalimantan berhak mendapat jatah menteri di kabinet Presiden Jokowi di periode kedua ini.(jejakrekam)
Penulis adalah Ketua BEM Fakultas Hukum ULM 2016-2017
Wakil Ketua Nasional Forum Silaturahmi Mahasiswa (Fosma) 165 Indonesia 2016-2018
GMNI Komisariat Unlam Banjarmasin dan DPC GMNI Kota Banjarmasin