Pemprov Kalsel Usulkan Pembangunan Sekolah Negeri Baru

SISTEM zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru( PPDB) dianggap memunculkan banyak masalah. Selain keluhan orangtua calon siswa terkait pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)  yang lulus secara otomatis, juga karena minimnya SMA di kawasan tertentu.

KABID Bina SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Muhammadun mengatakan, dari tiga jalur yang diterapkan, jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua, maka jalur zonasi paling banyak dikeluhkan.

Hal ini karena tidak meratanya keberadaan SMA negeri di tiap wilayah, walau lokasinya berada di pusat kota atau kabupaten.

Muhammadun mencontohkan, calon peserta didik tinggal di Jalan Pramuka, Banjarmasin Timur, maka ia hanya dapat memilih SMAN 3 di Jalan Veteran dan SMAN 7 di Dharma Praja, yang masuk wilayah Banjarmasin Timur.

“Dari segi jarak, kedua sekolah itu tidak benar-benar dekat dan tentunya akan berdampak pada tambahan nilai calon siswa. Semakin dekat rumah dengan sekolah, maka nilainya akan semakin besar,” katanya saat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kalsel, Jumat (12/7/2019).

Fakta yang sama juga berlaku bagi calon peserta didik dari Banjarbaru yang tinggal di Liang Anggang. Jarak ke SMAN 4 Banjarbaru atau SMAN 1 Batibati cukup jauh. “Masalah tersebut belum lagi ditambah dengan pemberlakuan aturan langsung lulus bagi pemegang KIP, yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat,” katanya.

BACA : Catatan Ombudsman bagi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019

Terkait hal itu, pihaknya mengusulkan pembangunan SMA negeri baru, khususnya di kawasan padat penduduk, seperti di Banjarmasin. “Provinsi siap membangun sekolah baru asalkan ada hibah lahan dari kabupaten atau kota,” katanya.

Diungkapkannya, di Banjarmasin setidaknya ada dua kawasan padat penduduk yang bisa dibangunkan SMA baru, yaitu di Kelurahan Pelambuan di Banjarmasin Barat dan Kelurahan Alalak Utara di Banjarmasin Utara. Dimana, lokasinya mengikuti tren pertumbuhan penduduk.

Untuk SMA di kawasan perkotaan, seperti Banjarmasin, setidaknya dibutuhkan lahan dengan luasan minimal 900 meter persegi atau satu hektare, sementara di wilayah kabupaten idealnya di lahan setidaknya dua hektare. “Kalau di kawasan perkotaan, misalnya di Banjarmasin, sekolah bisa dibangun bertingkat,” kata Muhamadun.

Untuk dana pembangunannya, ia menuturkan, sekitar Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar untuk satu sekolah

Terkait  anggaran menurutnya diperlukan kurang lebih Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar untuk membangun SMA baru. Dengan anggaran sebesar itu, setidaknya dapat dibangun ruang guru dan ruang kelas.

BACA JUGA : Persoalan PPDB Hingga Penambahan Ruang Kelas Menjadi Aspirasi Guru di SMPN 35 Banjarmasin

Ia mengatakan, saat ini jumlah SMA sederajat di Kalsel sudah mencukupi, dimana kuota siswa SMA yang tersedia sebanyak tiga ribu kursi. Belum lagi ditambah SMK atau sekolah swasta yang tersedia.

“Namun minat orang tua memasukan anaknya ke SMA negeri masih tinggi. Ini mungkin tren kemajuan zaman saat ini, dimana siswa yang berencana melanjutkan ke perguruan tinggi lebih memilih masuk ke SMA,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel Haryanto mendukung jika Pemprov Kalsel membangun SMA negeri baru. Sebab sejak 2017 hingga sekarang, Pemprov Kalsel baru membangun satu sekolah menengah yang berlokasi di Kabupaten Banjar.

“Kalau ada tawaran untuk membangun sekolah baru, itu kesempatan yang bagus. Pihak kabupaten dan kota harus mendukungnya,” kata politisi PKS ini.(jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor Andi Oktaviani