Puluhan Tahun Menunggu, Transmigran Pensiunan TNI AL Tak Juga Mendapatkan Sertifikat Tanah

TURUT menyukseskan program pemerintah sudah dilakoni para Purnawirawan TNI AL dengan menjadi transmigrasi ke sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya Kalsel.

PROGRAM transmigrasi yang diikuti para purnawirawan TNI Angkatan Laut (TRANSAL) diawal Tahun 90-an ini, salah satunya ada di Desa Abumbun Jaya, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel.

“Kami para pensiunan TNI AL di Surabaya ikut program transmigrasi yang dibagi dalam tiga gelombang pengiriman. Tahun 1992 yang pertama, disusul Tahun 1993 dan 1994 untuk gelombang kedua dan ketiga dengan total 80 kepala keluarga,” ucap Muhyidin kepada jejakrekam.com, Kamis (11/7/2019).

BACA: Mohamad Hanif Wicaksono Raih Kaltaparu Kategori Pengabdi Lingkungan

Ia mengungkapkan, saat berada di Desa Abumbun Jaya mereka hidup berdampingan dengan para transmigrasi umum yang jumlahnya mencapai 300 kepala keluarga yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga warga lokal.

Warga TRANSAL lainnya, Glendang Suyanto (71) mengatakan, pada saat pensiun dari TNI Angkatan Laut mereka sudah cukup tua. Karena itu mengalami kendala dalam membuka lahan dan memulai hidup bertani.

Pria yang sudah renta ini mengatakan, setiap anggota TRANSAL menerima rumah Tipe 36 yang terbuat dari kayu. Selanjutnya juga menerima lahan garapan seluas 2 hektar, namun ketika pertama tiba sangat sulit dan harus berkeringat, bahkan meneteskan airmata, karena beratnya hidup bersama keluarga.

“Setiba dilokasi transmigrasi, kami hanya seminggu menerima JADUP (Jaminan Hidup) dari pemerintah berupa nasi bungkus yang diantar saban hari,” kata kakek berkopiah haji ini bercerita.

Muhyidin dan Glendang Suyanto mengungkapkan, banyak diantara rekannya yang tidak kuat menjalani kerasnya hidup sebagai warga transmigrasi. Tetapi, sebagian besar diantaranya masih kuat bertahan, karena terlatih sebagai prajurit TNI AL selama aktif.

Mereka ini menyatakan, sejak awal transmigrasi memperjuangkan pengakuan resmi pemerintah atas lahan yang mereka tempati beserta lahan garapan berupa sertifikat kepemilikan. Tetapi hingga sekarang, belum juga diberikan pemerintah.

BACA JUGA: Dapat Bantuan Kasur, Arbainah Tak Lagi Tidur di Lantai

“Warga transmigrasi umum tidak lama setelah mereka menempati lokasi transmigrasi mendapatkan sertifikat, tetapi kami sudah lebih 20 tahun memperjuangkannya, namun belum juga ada hasilnya,” tutur Glendang Suyanto.

Padahal, ungkap dia surat permohonan sudah disampaikan ke berbagai pihak, baik itu Danlanal, Panglima Komando Armada Timur, Panglima TNI AL, bahkan yang terakhir kabarnya sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo melalui surat.

“Kami sudah tempuh berbagai cara, tetapi hingga kini belum ada hasilnya. Kami khawatir lahan garapan dan rumah yang kami tempati bisa diserobot orang, akibat tak mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah,” ucapnya dengan nada pasrah.

Pada bagian akhir, kedua orang kakek pensiunan TNI AL ini masih berharap ada titik terang dan bantuan agar perjuangan mereka untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan membuahkan hasil.

“Kami tidak tahu lagi harus kemana menyampaikan keluhan ini. Kami selalu berdoa kepada Allah SWT agar kami diberikan kemudahan dan diakhir hidup kami sempat melihat sertifikat kepemilikan atas lahan yang kami garap selama ini,” pungkas Glendang Suyanto.(jejakrekam)

Penulis Syahminan
Editor Fahriza