Pulau Terbesar di Indonesia Harus Punya Menteri

Oleh : Ahmad Zaki

INDONESIA adalah negara kepulauan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri mencatat Indonesia memiliki 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

BORNEO atau Kalimantan berada pada posisi pertama sebagai pulau terbesar di Indonesia. Bahkan, merupakan  pulau terbesar ketiga di dunia. Selain sebagai pulau terbesar, Kalimantan juga memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Tentu dengan posisi ini, berarti Kalimantan adalah salah satu pulau penyumbang APBN terbesar di republik ini, sejak berdiri hingga kini.

Namun, yang sangat disayangkan justru pulau terbesar yang dikenal pulau seribu sungai ini sudah hampir satu dasawarsa tak memiliki menteri. Dengan kata lain, tak ada menteri asal Kalimantan yang mendapat kursi dalam kabinet.

BACA : Sutarto Hadi Diusulkan Jadi Menteri Asal Kalimantan

Padahal, pada periode Presiden Soekarno, Soeharto, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hingga Megawati Soekarnoputeri, justru putra Kalimantan dijadikan salah satu pembantunya di kabinet. Terbukti, putra-putra terbaik Kalimantan bisa sejajar dengan generasi lainnya di Indonesia yang multietnis dan multikultur ini. Sebut saja, seperti Dr KH Idham Chalid, Ir P.M Noor, hingga beberapa tokoh Kalimantan yang bisa menasional dan  mendunia.

Begitu memasuki periode kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama setelah perombakan dan periode pertama era Presiden Joko Widodo (Jokowi), justru dari pengamatan kami ini cukup riskan dan mengherankan.

Apakah hal ini akan berlanjut sampai di periode kedua Jokowi. Apakah tidak ada satu pun putra Kalimantan yang layak untuk menjadi menteri? Bukankah ini berarti penghinaan buat warga Kalimantan?

BACA JUGA : Aktivis 98 Kalsel Inginkan Adian Napitupulu Jadi Menteri Jokowi

Maka dari itu, tentu agar pertanyaan-pertanyaan serupa tidak terus berkembang dan berpotensi terjadi disintegrasi di tengah masyarakat Kalimantan, maka merupakan hal yang mesti dan final. Bagaimana pun, pada periode pemerintahan negeri ini, Kalimantan sebagai pulau terbesar harus memiliki menteri.

Ini semua menepis isu bahwa Kalimantan selama ini di-anaktiri-kan. Bahkan, kesan kuat pemerintah pusat hanya mengeruk kekayaan Kalimantan dan tidak memperdulikan masyarakat kalimantan itu bisa terhenti dengan adanya putra terbaik Pulau Kalimantan masuk jajaran menteri. Sudah menjadi rahasia umum, jika kekayaan alam Kalimantan ini justru lebih banyak dinikmati pusat.

BACA LAGI : Ini Syarat Ibukota, Menteri PPN/Kepala Bappenas : Jakarta Tetap Kota Bisnis

Sebagai penutup dalam tulisan singkat ini, saya ingin mengatakan bahwa sebagai pulau terbesar Kalimantan harus punya menteri. Itu dengan catatan jika Jokowi betul-betul menghargai aspirasi dan keberadaan masyarakat Kalimantan sebagai bagian dari NKRI. Bagaimana pun, menteri asal Kalimantan merupakan harga mati.(jejakrekam)

Penulis adalah Presidium Borneo Muda asal Kalsel