Belajar dari Pengalaman Negara Amerika Latin

Oleh : Muhammad Hairudin

SEPERTI dijelaskan pakar sosial dan kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat Dr Taufik Arbain bahwa minimnya penghasilan dengan menurunnya harga komuditas karet, hasil perkebunan dan gabah untuk wilayah pedesaan, berimplikasi terhadap kemiskinan.

DIA juga menjelaskan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan konkrit dalam mengatasi polemik tersebut misalnya membangun Bulog agar dapat menampung beras saat terjadi inflasi harga. Kemudian, untuk hasil perkebunan yang tidak memiliki daya ketahanan relatif lama seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran lainnya yang mudah membusuk.

Tentu, masyarakat harus mengganti pola hidup yang serba instant seperti makan makanan yang serba instant agar mengonsumsi hasil perkebunan para petani. Namun usulan itu hanya mengarah kepada persoalan teknis saja.

BACA : Analisis Marxistis terhadap Realitas Sosial Kalsel

Saya memiliki perspektif lain menelisik lebih mengakar dalam menyikapi persoalan pengangguran dan kemiskinan. Di Venezuela,Amerika bagian ujung selatan sebuah negara yang kaya minyak, semenjak di bawah tampuk kepemimpinan Hugo Chavez, negara itu terbukti memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Keuntungan minyak Venezuela merupakan 95 persen dari pemasukan ekspor. Logikanya berarti ketika harga minyak tinggi, maka banyak uang yang mengalir ke sendi-sendi pemerintahan Venezuela.

Ketika Presiden Hugo Chavez dari kelompok sosialis berkuasa, dari Februari 1999 sampai meninggal dunia di bulan Maret 2013, berkuasa kurang lebih 14 tahun lamanya, dia mengguanakan sebagian dana tersebut untuk membiayai sejumlah program sosial guna mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan dengan murah hati.

Dua juta rumah didirikan lewat program pemerintah Mission Vivienda (Misi Perumahan), menurut angka resmi. Namun seusai pemerintahan Presiden Hugo Chavez pada tahun 2014 harga minyak anjlok, Inflasi minyak secara besar-besaran yang mengakibatkan pemerintah semakin terdesak dan harus memotong program populer. Bayangkan mata uang Venezuela ambruk, kertas tisu dijual seharga Rp 2,6 juta sedangkan daging ayam dijual seharga Rp 14,6 juta.

BACA LAGI : Tambang Batubara Era Merdeka Lebih Buruk Dibanding Kolonial Belanda

Lagi, di Bolivia, Masih di Amerika Bagian Selatan, dulu pada tahun 1959, petani koka yang berpaham kiri dan anti imperialis menjadi musuh pemerintah Bolivia di bawah pimpinan Hugo Banzer yang berupaya memberantas perdagangan narkoba kerjasama dengan Amerika Serikat.Koka adalah komposisi utama pembuatan kokaine, namun daun koka juga digunakan secara legal untuk keperluan medis dan tradisi Bolivia.

Hasil kerjasama pemerintah Bolivia dan Amerika Serikat membuat kebijakan yang sangat merugikan para petani koka. Tentara Bolivia membunuh para petani koka yang menolak mengaku bersalah atas tuduhan perdagangan narkoba illegal, salah satunya dibakar hidup-hidup. Bahkan pemerintah Bolivia saat itu merendahkan pekerja dan kekuatan pribumi serta menjual kekayaan alam ke perusahaan asing, hampir setengah abad lamanya.

Pada tahun 2006, muncul wajah baru sekaligus Presiden Baru Bolivia yaitu Evo Morales yang terlahir dari kalangan petani koka juga telah berhasil membawa kemajuan ekonomi secara pesat. Sejak Morales menjabat Presiden tahun 2006, harga komuditas yang tinggi berhasil meningkatkan penghasilan ekspor Bolivia hingga Sembilan kali lipat, dan Negara itu memiliki cadangan kekayaan di luar negeri hingga USD 15,5 miliar.

Ekonomi juga meningkat 5 persen setiap tahunnya, diatas rata-rata Nasional perode sebelumnya, setengah juta orang rakyat Bolivia terlepas dari jerat kemiskinan setelah pendapatan bruto Nasioanal per kapita naik dari USD 1.000 menjadi USD 2.550 pada 2013, seperti dilaporkan bank dunia.

BACA JUGA : Demokratisasi Pilkada dalam Cengkeraman Oligarki Lokal

Tahun 2008, Morales berhasil mengusir Badan Pemberantasan Narkoba AS dari Bolivia. Tahun lalu, Moralse juga berhasil mengusir Badan Pembangunan Internasional AS karena dituduh mencampuri urusan dalam negeri. Dia juga berhasil mengumumkan sumber daya oleh rakyat, dan membatasi kepemilikan lahan swasta hanya sebesar 5.000 hektare.

Dari komparasi dua negara di atas mestinya negara kita mampu berdaulat 100 persen merdeka secara de jure dan de facto dari keterlibatan negara asing. Saya menilai bahwa rakyat yang menganggur di mana-mana dan kemiskinan merajalela bukan karena semerta-merta dilatar belakangi oleh sebegitu pemalas, sehingga dipaksakan dengan semboyan kerja-kerja, ketidakmampuan dalam berkreatifitas, berinovasi, dan rendahnya tingkat pendidikan.

BACA LAGI : Negara yang Tersandera

Namun, secara implisit, pemerintah hari ini tidak mendapatkan kredibilitasnya dari masyarakat dalam pengelola suatu pemerintahan yang baik (good governance). Sebab, dari riwayat negara lain, kita bisa belajar bahwa kualitas pemimpin yang menjadi prioritas, pemimpin yang anti kapitalis, kaum ambtenaar harus membantu kaum proletar.

Maka dari situ pemimpin akan memperoleh kredibilitasnya sebagai haluan sebuah bangsa.Jika dulu kekuasaan dipegang oleh pemimpin yang otoriter dan imperialis, di era sekarang tampuk kepemimpinan dipegang oleh orang-orang bodoh. Ini bisa menjadi salah satu tanda akan datangnya hari kiamat, yaitu tampuk pemerintahan dikuasai oleh orang-orang bodoh.(jejakrekam)

Penulis adalah Anggota Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK)

Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news and updates delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time