Foto : Istimewa
KABUPATEN Tanah Bumbu menjadi salah satu kabupaten percontohan dalam penanganan pencegahan stunting terbaik. Penghargaan ini, diserahkan Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri dan diterima oleh Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, H Rooswandi Salem saat Workshop Membangun Komitmen Daerah dan Kelembagaan Dalam Upaya Penanganan Stunting yang digelar di Hotel Four Point By Sheraton Medan Provinsi Sumatera Utara.
SELAIN mendapatkan penghargaan, Pemkab Tanbu juga didaulat menjadi narasumber Workshop Membangun Komitmen Daerah dan Kelembagaan dalam Upaya Penanganan Stunting.
Terkait prestasi Tanbu tersebut, dari data yang ada pada Dinas Kesehatan Tanbu, pemerintah daerah telah mampu menurunkan prevalensi stunting yang tergambarkan dari semakin membaiknya PSG (Pemantauan Status Gizi) Tanbu. Yang mana PSG itu sendiri merupakan salah satu paramater yang dijadikan sebagai faktor pendorong menurunkan angka stunting. Dan dari data PSG yang dirilis Kementrian Kesehatan RI, dari tahun 2015 hingga tahun 2017 angka PSG Tanbu cerderung mengalami penurunan, yang berarti program atau upaya penurunan angka stunting di Tanbu yang dilakukan oleh Pemkab Tanbu mengalami peningkatan.
BACA: Di Kalsel, Angka Stunting Kabupaten HSU dan Tanbu Berada di Posisi Teratas
Dari data Kementrian Kesehatan itu diketahui pada tahun 2015 angka prevalensi stunting di Tanbu yang tergambarkan dari semakin membaiknya PSG Tanbu yakni tercatat tingkat prevalensi stunting untuk bayi usia 0-35 bulan ada di angka 31,5.
Pada 2016 berada pada angka 25, 41, lalu di tahun 2017 di angka 17,9. Sedangkan pada tahun 2018 sudah mencapai angka 4,56. Data itu sekaligus menyanggah pernyataan salah satu dosen Poltekkes Banjarmasin yang menyebutkan Tanbu termasuk kabupaten teratas angka stunting di Kalsel.
Sekdakab Tanbu, H Rooswandi Salem mengatakan, terkait data tersebut, pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kasus stunting di Tanbu yang salah satunya dengan memprioritaskan penanganan stunting melalui program aksi penurunan stunting. “Hingga saat ini, Tanbu sudah sampai pada aksi ke 4 (empat) dari 20 (dua puluh) aksi. Keempat aksi yang sudah dilakukan tersebut yaitu Aksi Analisa Situasi, Aksi Rencana Kegiatan, Aksi Rembuk Stunting, dan Aksi Peraturan Kewenangan Desa tentang penanganan stunting,” paparnya.
Selain itu ungkap Sekda, guna mengintegrasikan upaya bersama dalam penanganan stunting di daerah, Pemkab Tanbu melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait juga telah merencanakan kegiatan penanganan stunting tahun 2020. SKPD yang dilibatkan dalam upaya strategis itu yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Dinas KBP3A, Kecamatan dan pemerintahan desa, khususnya desa-desa yang terdapat kasus stuntingnya. “Bahkan agar kegiatan itu dapat berjalan maksimal, pemerintah daerah juga menganggarkan biaya program di masing-masing desa,” tambah H Rooswandi.
BACA JUGA: Kawasan Perdesaan Rentan Stunting, Mendes : Kami Gencar Berikan Edukasi
Sejauh ini, papar Sekda yang juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Tanbu memaparkan, dalam upaya untuk menekan angka kasus stunting di Bumi Bersujud, pemerintah daerah harus berkomitmen secara sungguh-sungguh dan sistematis sehingga mendapat perhatian serius serta di apresiasi pemerintah pusat melalui sejumlah kementrian dan lembaga TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).
Lebih dari itu, sambungnya lagi, saat ini secara faktual Pemkab Tanbu melalui tim kabupaten juga telah terintegrasi dengan tim pencegahan dan penanganan stunting yang ada di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh TNP2K melalui yayasan Budha Tse Zi, melaksanakan Rembuk Stunting Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting (KP2S) ditingkat kabupaten, kecamatan, dan di desa dengan penandatangan komitmen percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tanah Bumbu oleh bupati, pimpinan SKPD terkait, camat, lurah dan kepala desa.
“Melalui Dinas KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan edukasi 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) terhadap ibu hamil dan orang tua baduta di desa, mengaktifkan kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) menjadi BKB HI (Bina Kelaurga Balita Holistik Integratif) yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD,” sebut Sekda.
Dari beragam upaya strategis itu selanjutnya membawa Pemkab Tanbu terpilih menjadi salah satu kabupaten terpilih dari 11 kabupaten/kota yang dianggap memiliki komitmen tinggi dan responsif dalam penanganan stunting oleh Balitbang Kemendagri, dan oleh Kemendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk menjadi narasumber pada Workshop Membangun Komitmen Daerah dan Kelembagaan dalam Upaya Penanganan Stunting.(jejakrekam)