Belajar dari Tragedi Jumat Kelabu, Ketika Polarisasi Masyarakat Makin Menggebu

Foto : Dok Ichal Iloenx/Berbagai Sumber

JUMAT Kelabu atau Jumat Membara, 23 Mei 1997 atau 22 tahun silam, wajah Kota Banjarmasin sempat bermuram durja. Di masa kampanye terakhir Partai Golkar di era Pemilu 1997 dengan sistem tiga partai, benar-benar menjadi petaka bagi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

BANGUNAN menjulang tinggi dibakar massa tak terkendali. Penjarahan di mana-mana. Bangunan tempat ibadah dirusak. Hingga suasana mencekam di Banjarmasin berlangsung sejak siang hingga tengah malam. Aparat keamanan pun memberlakukan jam malam, mengantisipasi para perusuh berbuat onar.

Kerusuhan 23 Mei 1997, benar-benar diingat warga Banjarmasin sebagai petaka politik yang tak akan pernah terlupakan. Termasuk, Budi ‘Dayak’ Kurniawan, mantan wartawan Banjarmasin Post yang kini aktif di dunia pergerakan dan sosial kemasyarakatan ini menilai tragedi Jumat Kelabu adalah pangkal dari akumulasi kemuakan masyarakat atas pemerintahan otoriter Orde Baru.

BACA : Bernostalgia di DPRD Kalsel, Wakil Walikota Hermansyah Singgung Peristiwa Jumat Kelabu

“Masa itu, Golkar merupakan partai pemerintah yang amat berkuasa. Saat kejadian, Jumat 23 Mei 1997 masih menjadi wartawan Banjarmasin Post desk politik dan keamanan. Karena partai hanya tiga, PDI, PPP dan Golkar, saya kebagian jatah meliput kampanye PDI,” kata Budi Kurniawan kepada jejakrekam.com saat jadi narasumber diskusi di Taman Budaya Provinsi Kalsel, Kamis (23/5/2019) dinihari.

Wartawan senior ini bercerita pada Kamis, 22 Mei 1997, sehari sebelum kejadian kerusuhan massal, PPP menggelar kampanye terbuka terakhir. Sehari setelahnya menjadi jatah Partai Golkar, pada Jumat 23 Mei 1997. Budi ingat betul, ketika tiga wartawan diarahkan meliput kegiatan kampanye beringin di Lapangan Kamboja, ternyata ada pergerakan massa berkaos hijau PPP menuju ke tempat itu.

“Saat itu, sentiment di lapangan memang sangat terasa. Masa datang tiba-tba datang dari kantong pemilih PPP di Banjarmasin. Dulu, massa pendukung PPP itu ada di Jalan Jati (Jalan Pangeran Antasari), Kampung Melayu, Kampung Gedang, Teluk Tiram dan lainnya yang secara historis dan ideologis merupakan basis massa PPP,” tutur Budi.

BACA JUGA : Melawan Lupa, Aksi Teatrikal Mahasiswa Uniska Mengenang 21 Tahun Jumat Kelabu

Berawal dari pergerakan massa usai shalat Jumat dari Masjid Noor Banjarmasin, ratusan hingga ribuan orang datang spontan tanpa terorganisir rapi karena dipicu kemuakan terhadap Golkar yang merupakan representasi rezim pemerintahan otoriter Orde Baru.

“Saat kampanye terakhir di Lapangan Kamboja yang juga dihadiri tokoh-tokoh nasional, terjadi chaos dan menyebar di mana-mana. Bentrok antar pendukung partai dan kekerasan terjadi di mana-mana,” kenang Budi.

Pegiat jurnalistik kampus ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri kekerasan terjadi dimana-mana. Termasuk, ketika massa mengepung kantor DPD Partai Golkar Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat. Hingga penjarahan pusat perbelanjaan seperti Lima Cahaya Store, Plaza Junjung Buih di Hotel Kalimantan, Mitra Plaza, serta tempat ibadah yang jadi sasaran amuk massa.

BACA JUGA : Arjuna Plaza Riwayatmu Kini, Berubah Jadi Toko Helm dan Burung Parkit Australia

“Situasi sangat mencekam pada Jumat, 23 Mei 1999 itu. Massa memang terpusat di Bundaran Hotel Kalimantan (kini Hotel A), listrik mati total. Kami wartawan saja kesulitan menulis berita. Sampai akhirnya, koran Banjarmasin Post tidak bisa terbit. Artikel kami akhirnya diterbitkan di headline koran Kompas sebagai induk media Banjarmasin Post dan terjadi selama berhari-hari,” beber Budi.

Ketika itu, menurut Budi, suasana penuh horor dengan bangunan bekas bangunan terbakar dan hancur, hingga mayat bertebaran dimana-mana terutama di daerah titik kerusuhan terjadi.
“Situasi dapat terkendali menginjak tengah malam, ketika ada penangkapan yang diduga provokator kerusuhan. Pada Sabtu, 24 Mei 1997, kota memang sudah bisa kendalikan aparat. Di sisi lain mayat-mayat bergelimpangan di kantong-kantong kerusuhan seperti Mitra Plaza,” urai Budi.

Ia menyebut setelah tragedi Jumat Kelabu, pejabat dari ibukota berdatangan ke Banjarmasin, seperti Sekjen Komnas HAM Baharuddin Lopa, hingga tim investigasi yang dibentuk tokoh Kontras, Munir. Hanya saja, hasilnya nihil.

BACA LAGI : Jadi Ikon Kota, Ayo Selamatkan A Hotel Banjarmasin

“Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana nasib para korban belum bisa dijawab. Saat itu, akhirnya menjadi mitos dan suara sumir di tengah masyarakat,” tegas alumnus FISIP ULM ini.
Budi menegaskan tragedi Jumat Kelabu bukan kekerasan etnis seperti yang berkembang di kemudian hari. Meski diakui Budi, kantong-kantong pendukung PPP berasal dari etnis Madura.

“Ini bedanya dengan Jakarta, jelang masa reformasi 1998. Tidak ada toko milik keturunan Tionghoa yang dijarah, dan rumah ibadah yang dibakar massa. Jadi, tidak betul, peristiwa Jumat Kelabu merupakan peristiwa kekerasan etnis dan agama,” imbuhnya.

Aktivis PMII Kota Banjarmasin, Khairul Umam berharap peristiwa Jumat Kelabu, 23 Mei 1997 harus jadi pembelajaran berharga dalam merekat persatuan dan kedamaian di tengah anak bangsa.

“Di era demokrasi kekininan ini perlu rekonsiliasi pasca Pemilu 2019. Sebab, situasi sekarang sangat memanas akibat polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat. Tentunya, kita tak ingin tragedi Jumat Kelabu itu terulang lagi,” ucap Khairul Umam.

Menurut dia, demokrasi dan politik harusnya diwarnai suasana yang adem dan penuh dialetika, sehingga demokrasi menjadi milik bersama bukan segelintir orang.(jejakrekam)

 

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS