Seruan Ulama Tak Berpengaruh, Relawan Prabowo-Sandi Kalsel Tetap Ikut People Power

SERUAN para ulama, cendikiawan muslim dan pimpinan pondok pesantren se-Kalsel berdasar hasil multaqo atau pertemuan agar warga Kalimantan Selatan tidak bertolak ke Jakarta mengikuti aksi people power memprotes dugaan kecurangan Pilpres 2019, tak diindahkan.

DIPASTIKAN para relawan pendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan tetap berangkat menuju Jakarta untuk bergabung dalam aksi pengerahan massa memprotes segala dugaan kecurangan Pilpres 2019.

“Ya, kami tetap berangkat, Tidak ada pengaruhnya multaqo ulama dan pimpinan pondok pesantren se-Kalsel itu. Kami menggelar aksi unjuk rasa itu bukan makar, kudeta atau perbuatan melawan hukum, karena hak itu dijamin dalam konstitusi,” ucap Koordinator Lintas Relawan Prabowo-Sandi Kalsel, Syahmardian kepada jejakrekam.com, Kamis (16/5/2019).

Menurut dia, penangkapan tokoh-tokoh yang mencetuskan people power oleh polisi seperti Eggi Sudjana dan lainnya, juga tidak mempengaruhi semangat dan antusiasme pendukung Prabowo-Sandi untuk berkumpul di Jakarta pada 22 Mei 2019 nanti.

BACA : Sikapi People Power, Ulama Se-Kalsel Serukan Umat Islam Hindari Tindakan Inkonstitusional

“Sebab, apa yang kami perjuangkan itu berdasar data dan fakta bahwa patut diduga ada kecurangan dalam Pilpres 2019. Selama ini, pemerintah dan KPU juga tidak pernah melakukan klarifikasi atas dugaan itu,” cetus eks aktivis 1998 ini.

Syahmardian memastikan sedikitnya ada 25 orang dari kalangan relawan Prabowo-Sandi terdiri dari Brigade 08, Baru Pas, dan lainnya akan bertolak ke Jakarta pada Minggu (19/5/2019) hingga Senin (20/5/2019) nanti.

BACA LAGI : Di Hadapan Relawan 02 Kalsel, Sandi Ungkap Ada 73 Ribu Kecurangan

“Ada yang berangkat menumpang pesawat atau juga berangkat melalui kapal laut ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nantinya baru berkumpul di Jakarta. Bahkan, kabarnya saudara dari Front Pembela Islam (FPI) Kalsel akan berangkat duluan melalui kapal laut,” tutur Syahmardian.

Menurut dia, aksi people power jangan diartikan sebagai sebuah gerakan yang mengerikan, apalagi dianggap inkonstitusional atau melawan hukum. Syahmardian menyebut hal serupa juga pernah dilontarkan Jokowi bersama pendukungnya pada Pilpres 2014 silam.

“Intinya, kami mendesak agar penyelenggara Pemilu 2019, apakah KPU maupun Bawaslu RI itu mengutamakan kejujuran. Inilah yang kami tuntut dengan banyaknya temuan dugaan kecurangan selama Pilpres 2019 berlangsung,” cetusnya.

BACA JUGA : MUI, NU Dan Muhammadiyah Kalsel Tolak Keras Aksi People Power

Berapa jumlah massa asal Kalsel khususnya Banjarmasin akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung dalam aksi people power, Syahmardian mengatakan kemungkinan ada ratusan karena berasal dari berbagai elemen relawan dan ormas pendukung Prabowo-Sandi.

Terpisah, Sekretaris DPD Partai Gerindra Kalsel Ilham Noor mengaku hingga kini belum mendapat informasi apalagi instruksi untuk turun bersama para relawan mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta pada 22 Mei nanti. “Sampai sekarang, kami belum dapat informasi. Kalau para relawan berangkat, ya silakan. Yang pasti, kami pengurus dan kader Partai Gerindra belum dapat perintah lagi,” tandas Ilham Noor.

Sementara itu, pengamat politik asal FISIP Uniska MAB Banjarmasin Dr Muhammad Uhaib As’ad mengatakan aksi people power atau pengerahan massa dalam demokrasi merupakan tindakan yang sah-sah saja dan konstitusional.

“Ketika jalan demokrasi semakin terjal, tidak ada pilihan lain bagi rakyat kecuali gerakan massa. Dalam sejarah bangsa ini, sudah beberapa aksi people power dilaksanakan, dan bukan barang baru lagi dalam demokrasi,” tandas Uhaib As’ad.(jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS