Secara Geografis, Tanah Bumbu Layak Jadi Pusat Pemerintahan

WACANA memindahkan pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa kembali menguat di akhir pemerintahan Joko Widodo – Jusuf kalla. Tak ketinggalan masing-masing daerah unjuk gigi saling klaim kawasan yang paling strategis sebagai ibu kota baru Indonesia.

TERMASUK Kalimantan Selatan yang merencanakan Kabupaten Tanah Bumbu dinilai wilayah yang strategis sebagai alternatif ibu kota tanah air yang baru. Hal ini diakui Ketua Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) Kalsel, Subhan Syarif.

Ia menilai Kabupaten Tanbu berdasarkan posisi geografis cukup menjanjikan, pasalnya Kabupaten Tanbu terletak di tepi laut dan memiliki potensi pelabuhan yang representatif.

BACA: Wacana Pemindahan Ibukota Negara Segera Diseminarkan Inkindo

“Berdasarkan cacatan sejarah, nyaris semua ibu kota atau kota yang maju berawal dari aktivitas ekonomi maritim, yang memiliki pelabuhan yang representatif,” ungkap Subhan kepada jejakrekam.com.

Hal ini menjadi keunggulan Kabupaten Tanbu ketimbang dengan Kota Palangka Raya yang sejak zaman Presiden Soekarno dicanangkan menjadi ibu kota Indonesia masa depan.

Namun disisi lain, Subhan berpendapat memindahkan Ibu kota tidak serta merta melihat satu atau dua faktor saja. Tetapi ada banyak faktor lain yang perlu dikaji sebelum benar-benar memindah pusat pemerintahan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

“Mengutip dari kajian Bappenas, syarat luas wilayah yang perlu disiapkan adalah berkisaran 300 ribu hektar atau sekitar 3.000 Km persegi. Adapun total luasan Kabupaten Tanbu lebih dari 5.000 km persegi sebenarnya sudah memadai,” kata dia.

BACA JUGA: Unjuk Keunggulan Kalsel, Paman Birin Presentasi Calon Ibukota di Depan Kepala Bappenas

Disisi lain, lanjut Subhan  syarat populasi mininal sebanyak 500 ribu agar mampu menggerakkan sektor perekonomian. “Sedangkan populasi penduduk Kabupaten Tanbu hanya 300-an ribu jiwa tentu jauh dari jumlah minimal dari syarat yang dipatok Bappenas,” kata Arsitek senior ini.

Subhan menuturkan lahan harus 100% dikuasai negara digunakan membangun gedung kementrian dan pusat pemerintahan yang baru. Ia menyebut bukan rahasia umum tidak sedikit lahan di Kabupaten Tanah Bumbu berubah fungsinya menjadi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, hal ini menjadi kekhawatiran akan timbulnya persoalan di masa yang akan datang.

“Area yang kosong pada area lawasan hutan lindung dan sejenisnya, dan lahan penyangga kawasan lindung tentu harus tetap dijaga dan dilestarikan, sehingga membangun infrastruktur jangan sampai merambah ke area-area hutan lindung, kawasan konsevasi atau hutan yang masih tersisa,” jelas Subhan.

BACA LAGI: Dari Kajian Inkindo, Kota di Kalimantan Layak Ibukota Negara Gantikan Jakarta

Subhan mengkhawatirkan kemunculan broker (calo) dan mafia tanah yang memanfaatkan keadaan demi kepentingan kelompok dan individu tertentu.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur hanya berada di kawasan kurang produktif,  jangan sampai merambah ke area produktif seperti kawasan persawahan, perkebunan,pertanian dan lagan produktif lainnya, sehingga ketahanan pangan tetap terjaga.

“Intinya Pemprov Kalsel dan Pemkab Tanbu harus cermat dan hati-hati dalam upaya menginginkan memindahkan ibu kota negara ke Kalsel, sebab butuh kajian yang mendalam dengan melihat kepentingan masyarakat Kalsel ke depannya,” ujar Subhan.

Manfaat jangka panjang, tambahnya, masyarakat Tanbu dan Kalsel, harus menikmati pembangunan baik dari sisi ekonomi, politik dan budaya bukan malah dinikmati segelintir elit.

“Belajar dari Jakarta , ternyata orang Betawi jadi terpinggirkan. Dan, akhirnya lahan-lahan hanya dimiliki para pemodal besar, jadi sejak awal dalam kajian kelayakan maka hal kepentingan masa depan masyarakat asli Tanbu dan Kalsel perlu diutamakan untuk diperhatikan,” jelasnya.(jejakrekam)

Penulis Akhmad Husaini
Editor Fahriza