Dirgahayu

Data Pemilih dan Pengguna Surat Suara Disinkronkan, Ketua KPU HSS : Sudah Clear!

GARA-gara diprotes Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, pembacaan hasil rekapitulasi suara KPU Hulu Sungai Selatan (HSS) sempat dipending dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi gelaran KPU Kalsel di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Kamis (9/5/2019) dinihari.

BAWASLU Kalsel menilai ada data yang tidak sinkron data pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan (DPTb), antara inputan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari TPS.

Ketua KPU Kabupaten HSS Nida Guslaili Rahmadina mengatakan sebenarnya masalah sinkronisasi data itu sudah diselesaikan tadi malam bersama dengan kabupaten dan kota yang dikoordinir KPU Provinsi Kalsel.

BACA : Butuh Waktu Empat Hari, Pleno Rekap Suara KPU Banjar Paling Lambat

“Namun, semua sudah kami clear-kan. Kami sudah menjelaskan masalah itu kepada Bawaslu Kalsel. Yang terjadi, hanya perbedaan persepsi antara KPU HSS dan Bawaslu Kalsel,” kata Ketua KPU Kabupaten HSS Nida Guslaili Rahmadina kepada jejakrekam.com, Kamis (9/5/2019) dinihari.

Ia mengakui Bawaslu Kalsel memprotes masalah penyesuaian data pemilih dengan data pengguna hak pilih atau menyalurkan hak suara. Sebab, menurut Nida, ada surat perubahan yang dilakukan di tingkat KPU Provinsi Kalsel, dan masalah ini juga dialami kabupaten dan kota lainnya.

“Memang, Bawaslu mempertanyakan soal surat suara yang tidak terpaki. Ya, kami sudah menyesuaikan jumlahnya berdasar arahan dari KPU Provinsi Kalsel,” ucapnya.

BACA JUGA : Data Tak Sinkron, Bawaslu Kalsel Pertanyakan Hasil Pleno KPU HSS

Mantan Ketua KNPI HSS ini mengungkapkan hanya acuan jumlah yang berakibat pada perubahan angka akhir. Ia menrgaskan masalah itu murni hanya pada data pemilih dan pengguna surat suara.

“Ya, ada 171.802 pemilih dan sudah lurus dengan DPT.  Hanya bedanya di jenis pemilihan dari kelima jenis pilihan hasil coblosan pada Rabu, 17 April lalu. Memang, data lain yang ada beda karena faktanya memang tidak sama,” beber Nida.

Dengan menyesuaikan dengan data yang dimiliki KPU Provinsi Kalsel, akhirnya berdampak pada data punya KPU HSS. “Namun, begitu kami sudah menjelaskan, dan Bawaslu Kalsel pun sudah paham dan menerima. Karena memang dari awal tidak ada masalah,” pungkasnya.(jejakrekam)

 

 

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS