Foto : Akhmad Husaini
LABORATORIUM riset politik dan pemerintahan jurusan Ilmu Pemerintahan (LiPP-JIP) FISIP Universitas Lambung Mangkurat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) evaluasi pesta demokrasi 2019 di Gedung FISIP ULM Kamis (2/4/2019).
MANTAN komisioner Bawaslu Kalsel Mahyuni mengungkapkan, Pemilu serentak 2019 penuh dengan kejutan, salah satu yang menjadi sorotan utama adalah banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia.
“Banyak yang meninggal dunia disebabkan beragam hal, tapi yang pasti karena tekanan Pemilu,” kata akademisi FISIP ULM ini. Baginya tidak tepat meninggal dunia karena alasan beban ganda pileg serentak dengan pemilihan presiden.
BACA: Satu Demi Satu Pejuang Demokrasi Berjatuhan, KPU Usahakan Beri Santunan
“Tahun 2014 lalu memang hanya ada empat pemilihan, DPR RI, DPD RI, DPRD tingkat satu dan dua, namun justru per TPS pemilih yang lebih banyak, yaitu maksimal 500 pemilih, jauh lebih tinggi ketimbang tahun ini,” kata ketua prodi ilmu pemerintahan FISIP ULM ini.
Ia menyebut, penyebab meninggalnya penyelenggara pemilu karena faktor SDM yang belum siap sehingga beban psikologis memuncak pada hari H. Mahyuni juga menyoroti predensial threshold yang tidak direvisi sebesar 20% sehingga hanya ada dua kubu yang bertarung dalam Pilpres 2019.
“Semenjak 2014 masyarakat sudah terbelah menjadi dua kubu, tidak ada alternatif pilihan, saya harap kedepannya ini perlu dievaluasi bersama,” papar Mahyuni.
Sementara itu, Direktur LiPP-JIP Pathurrahman Kurnain menyoroti pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS di beberapa daerah di Kalsel yang disebabkan beragam hal. Baik karena keterlambatan logistik pemilu, ada indikasi pelanggaran procedural, maupun pemilih yang tidak berhak dipersilahkan mencoblos.
BACA JUGA: Kelelahan Kawal Kotak Suara, Anggota Linmas di Desa Juai Meninggal Dunia
“Semakin banyak PSU mencerminkan ketidaksiapan penyelenggara pemilu karena ditemukan problem yang bersifat teknis di lapangan, salah satu indikator keberhasilan pemilu sedikitnya PSU,” ucap akademisi muda ini.
secara keseluruhan, Pathurrahman menilai pemilu berjalan dengan baik namun dengan beberapa cacatan penting seperti perangkat hukum yang tumpang tindih dan saling bertentangan, PSU, meninggalnya penyelenggara pemilu hingga persoalan predensial threshold.
Ketua Divisi Bidang Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Banjarmasin Rahmadiansyah mengakui, pasca pemilu banyak hal yang perlu dibenahi baik dari SDM penyelenggara pemilu, partisipasi masyarakat, aturan hukum hingga sosialisasi pemilu.
Ketika disinggung potensi PSU di beberapa wilayah di Kalsel, Rahmadiansyah berpendapat jika secara hukum memenuhi, maka memang harus digelar pemungutan suara ulang. “Nah pertanyaannya apakah efektif atau tidak untuk masyarakat itu sendiri bisa berhadir di TPS yang digelar PSU,” imbuhnya.(jejakrekam)