Foto : Ahmad Husaini
PROGRAM studi pendidikan sosiologi dan antropologi memnggelar seminar nasional bertajuk menjaga lingkungan dari kehancuran dalam wacana keilmuan, gerakan sosial dan isu lokal, Rabu (24/4/2019).
DIREKTUR Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengungkapkan, Kalsel sudah darurat ruang ekologis, sebab lebih dari 3,7 juta hektare, setengahnya dibebani izin pertambangan dan perkebunan sawit.
Ia menganalogikan Kalsel seperti sebuah rumah, yang lantai dan dindingnya sudah dieksploitasi, sementara atapnya Pegunungan Meratus yang belum dijamah koorporat.
Kisworo meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat jangan lagi memberikan izin baru pertambangan dan perkebunan skala besar di Kalsel, dan cukup membenahi perusahaan yang mengantongi izin yang sudah ada.
“Kita sedang menghadapi ancaman, dengan terbitnya izin PT MCM dan peningkatan kapasitas produksi PT AGM yang menjadi mimpi buruk bagi masyarakat Kalsel karena pegunungan Meratus sebagai hutan dan paru-paru dunia terancam oleh kuasa modal,” katanya.
Menurutnya, Save Meratus harus secara simultan digerakkan, sebab rakyat dihadapkan dengan kuasa negara dan kuasa modal.
Dr Arie Sujito Sosiolog UGM dalam paparannya menjelaskan, pertumbuhan industri global berisiko pada pengikisan ekologi dunia. “Isu lingkungan sudah lama menjadi isu krusial bagi masyarakat dunia, dengan segala rentetan risiko efek rumah kaca, pencemaran air dan tanah, hingga penyempitan ruang publik yang menciptakan konflik,” tutur Arie.
BACA : Walhi Tuntut Keadilan Ekologis dan Wilayah Kelola Rakyat
Ia memastikan sebagian besar bencana alam yang menimpa indonesia akibat pembangunan dan ulah manusia, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan rangkaian permasalahan lingkungan yang membawa pada proses dehumanisasi.
“Bagaimana respon publik atas situasi krisis ekologi? Di level internasional, gerakan kritis bentuk kepedulian akan lingkungan semakin marak demi untuk mendorong kebijakan untuk perlindungan lingkungan,” ucap pakar sosiologi politik dan gerakan sosial ini.
Ia menyebut di Indonesia, sejak lama sudah bermunculan gerakan peduli lingkungan dan ekologi, namun harus sevisi untuk keadilan struktural yang berorientasi kelestarian lingkungan dan misi humanisasi.
“Perlu ada pemaduan pendekatan penegakan hukum hukum dan pencegahan kerusakan lingkungan menjadi bagian penting gerakan lingkungan, dan kaum intelektual berperan aktif membangun manajemen antar pihak dan memadukan energi kolektif dalam gerakan lingkungan dan ekologi,” tuturnya.
Dr Nurhadi mengungkapkan fakta yang dilaporkan United Nations Environment program (UNEP) daalam kurung waktu 1990 hingga 2014, bencana di Asia dan Pasifik menyebabkan 4,5 miliar manusia yang terdampak dengan kerugian mencapai lebih dari 1.000 miliar dollar Amerika.
“Tentu ada hubungan yang erat antar bencana dengan kerusakan lingkungan. Hal ini akan disadari apabila bencana itu telah datang dan tidak bisa diantisipasi,” ucap Nurhadi.
Ia mengungkapkan perlu beragam perspektif untuk menjaga lingkungan mulai dari perspektif ekologi manusia, budaya, hingga perspektif ekologi politik.(jejakrekam)