Dirgahayu

Stop Tambang, Aktivis Lingkungan Bentangkan Spanduk Panjang di Bundaran Simpang Empat

ORASI dengan pelatang suara dilakukan para aktivis lingkungan saat memperingati Hari Bumi 2019 di Banjarbaru, Sabtu (20/4/2019). Mereka turun ke jalan untuk mengajak warga Kalimantan Selatan saat melintasi di ruas Jalan Achmad Yani turut menjaga bumi, utamanya Pegunungan Meratus.

AKSI yang dihelat komunitas pencinta alam Banjarbaru dan Martapura ini dikoordinir Muhammad Tami, diisi dengan longmarch, teatrikal, orasi seta pembagian bibit dan perang sampah. Kegiatan ini pun dipusatkan di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, Taman Van Der Pijl, dan halaman Hotel Batung Batulis.

Muhammad Tami, Koordinator Peringatan Hari Bumi Pencinta Alam Banjarbaru-Martapura mengakui dalam aksi kali ini lebih banyak menyoroti soal penyelamatan Pegunungan Meratus yang tengah dikepung rencana tambang dari PT Mantimin Coal Mining serta perusahaan lainnya, khususnya di Kabupaten HST.

BACA : Minta Jokowi Selamatkan Meratus, Lebih 1.000 Surat Dibawa ke Jakarta

Aksi kali ini juga diikuti elemen masyarakat sipil lainnya seperti AMAN Kalsel, Walhi Kalsel, PMII, KAMMI, HMI, IMM, LK3 Banjarmasin, YCHI, Yayasan Sumpit, LPAM, serta BEM berbagai perguruan tinggi di Kalsel, serta lainnya.

“Melalui peringatan Hari Bumi ini kami menekankan pentingnya untuk penyelamatan Meratus, yang merupakan penyelamatan lingkungan dan kehidupan Kalsel,” ucap Tami.

Usai aksi di jalan, peringatan Hari Bumi pun dilanjutkan dengan prolog dan dialog dengan memutar film dokumenter karya Budi ‘Dayak’ Kurniawan berjudul Bara di Bongkahan Batu di halaman Hotel Batung Batulis, sekaligus deklarasi gerakan #SaveMeratus.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah mengungkapkan beban pulau-pulau utama di Indonesia seperti Kalimantan dan Sumatera yang kini dijejali dengan izin-izin tambang.

“Ada lebih dari 11 izin, 3.200 lebih merupakan izin tambang di pulau utama seperti Kalimantan dan Sumatera. Semua tambang ini selalu dikaitkan dengan pasokan untuk PLTU yang sangat tidak ramah lingkungan,” ucapnya.

BACA JUGA : Jaga Meratus, Bupati HST HA Chairansyah Komitmen Lawan Tambang dan Sawit

Merah mencatat banyak kerugian dari aktivitas tambang, bukan hanya lingkungan dan ekonomi, juga berdampak pada areal pertanian dan kesehatan yang justru tidak dihitung. “Ironisnya, reklamasi pasca tambang tidak dijalankan. Faktanya, 83 persen lubang bekas galian tambang itu tidak ditutup, meski ada dana jaminan reklamasi,” ucap Merah.

Dia pun memuji gerakan #SaveMeratus yang didukung koalisi masyarakat sipil di Kalsel dan Pemkab HST sebagai contoh yang baik di Indonesia, khususnya Kalimantan.

Merah pun mengingatkan sejarah perlawanan Pangeran Antasari dalam Perang Banjar terhadap kolonial Belanda juga dipicu masalah tambang batubara. “Jangan sangat jelas bahwa masyarakat Banjar didukung semua tokoh, termasuk tokoh Dayak tidak mudah untuk ditaklukkan. Makanya, objek yang diserang pasukan Pangeran Antasari adalah tambang Orange Nassau di Pengaron, bentuk perlawanan terhadap kapitalisme di era penjajaah ini,” tutur Merah Johansyah.

BACA LAGI : Bikin Kajian Dampak Tambang, Tiga Kali Pemkab HST Surati Menteri ESDM

Ia menegaskan soal dokumen Amdal sebagai dalih perizinan tambang hanya formalitas. Sebab, menurut Merah Johansyah, dari temuan JATAM justru Amdal tidak bisa menyelamatkan apa-apa, hanya meminalisir kerusakan.

“Faktanya, banyak dokumen Amdal itu justru copy paste, malah kebanyakan tidak dijalankan di lapangan,” imbuhnya.(jejakrekam)

 

Penulis Siti Nurdianti
Editor Didi GS