Dirgahayu

Mengawal Hasil Pemilu, Menyudahi Fragmentasi Rakyat

HASIL Pemilu harus dikawal agar tidak dimanipulasi, dibajak. Perseteruan mesti disudahi. Warga bersatu, berkolaborasi. Mengakhiri fragmentasi. Mengawal hasil Pemilu adalah kerja panjang untuk kesinambungan bangsa. Bagaimana mengawal hasil Pemilu? Bagaimana pula menyudahi fragmentasi warga? Siapa yang bertanggungjawab mengawal dan mengkonsolidasikan warga?

SECARA sederhana, mengawal hasil Pemilu itu adalah mengawal formulir C1 yang ada di TPS, PPS, PPK, hingga rekapitulasi di KPU. Baik menyangkut hasil Pilpres, maupun hasil prolehan caleg. Hasilnya dikawal jangan sampai berubah di tengah jalan,” ujar DR Taufik Arbain MSi, akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat, mengawali paparannya pada dialog Palidangan Noorhalis, Kamis (18/4/2019) di Pro 1 RRI, dipandu Noorhalis Majid.

Menurutnya, soal bagaimana menyudahi fragmentasi warga setelah Pemilu usai. Harus dipahami bahwa fragmentasi dalam politik itu suatu keniscayaan. Bagaimanapun demokrasinya suatu negara, fragmentasi pasti ada. Pasti terjadi.  Namun dalam Pilpres kali ini, masa waktu kampanye yang sangat panjang, ditambah dengan proses pencalonan yang juga panjang, maka fragmentasi warga terlalu lama. Waktu yang cukup lama itu, membuat pengkotak-kotakan di tengah masyarakat menjadi seperti permanen. Ditambah dengan media sosial yang sangat masif. Posting berita hoax, gambar yang saling mengejek, dan sebagainya. Semakin membuat panas. “Fragmentasi semakin kuat. Karena itu sekarang ini, semua harus menyadarinya, bahwa Pemilu sudah usai. Pesta sudah berakhir. Kita tinggal mengawal hasilnya agar tidak curang. Setelah itu kita hormati hasil itu sebagai produk proses demokrasi,” kata Taufik Arbain.

Siapa yang harus menyadari dan menyudahi fragmentasi ini? Tanya Noorhalis Majid. Yang paling utama adalah peserta Pemilu itu sendiri, kemudian tim kampanye, para pendukung dan barulah simpatisan. Kalau semua pihak mau menahan diri, tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan, atau memprovokasi, membuat kacau. Maka sejauh mereka tetap tenang, suana akan kondusif.

“Dan syukur Alhamdulillah, sekarang ini, sejak kemaren pagi saat dimulainya pencoblosan, relatif di semua daerah suasana aman, damai dan sejuk. Situasi ini sangat membanggakan. Mata dunia melihat dan menilai kita, bahwa kita memang negara demokrasi yang beradab. Karena itu jangan sampai semua prestasi ini buyar karena adanya tindakan diluar kontrol. Betul bahwa ada beban elektroral yang membuat sakit hati, atau mungkin kecewa. Tapi harus pula disadari, inilah kontestasi demokrasi, harus ada yang menang dan kalah dalam Pemilu, hasilnya harus dihormati,” tuturnya.

Kalau semakin ngotot, tidak mau menerima kenyataan, maka warga semakin terfragmentasi. Yang harus turun menenangkannya adalah para tokoh. Tugasnya mengingatkan. Dialog Palidangan Noorhalis ini juga bagian dari cara mengingatkan warga. Kita harus menghormati, menghindari kecurigaan yang berlebihan kepada  lembaga negara  penyelenggara Pemilu, agar lembaga ini tetap berwibawa dalam menyelesaikan tugasnya.

Pendengar yang turut menyimak dialog ini, menyampaikan sejumlah pertanyaan. Syahri di Banjarmasin, menyatakan rasa syukur karena Pemilu berjalan aman, damai. Sebagai masyarakat, kata Syahri, kita harus aktif mengawal. Jangan sampai ada kecurangan. Kesatuan akan rusak bila ada kecurangan. Semua harus menghormati hasil Pemilu. Jangan ada yang culas. Hariyadi di Tanjung, mengusulkan agar ada aturan yang melarang peserta Pemilu untuk menyatakan menang sebelum pengumuman resmi karena pernyataan ini cukup memperkeruh suasana.

Suryani Hair di Banjarmasin, menyatakan bahwa Pemilu kali ini sangat luar biasa. Pemilu sebelumnya, suasana sepi. Kali ini sangat antusias. Peserta Pemilu dari kalangan muda cukup aktif. Partisipasinya tinggi, mungkin lebih 80 persen. Dari sisi penyelenggara, juga sangat luar biasa. Ketat dan fokus dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dulu antara peserta dan pengawas masih bisa main mata, sekarang sudah tidak bisa lagi. Penyelenggara cukup terpercaya. Menjalankan tugasnya sesuau aturan. Karenanya, siapapun yang menang, hasilnya tetap kita kawal. Yang terpilih juga kita kawal, yaitu mengawal apa yang sudah dijanjikan selama masa kampanye agar tidak menjadi kebohongan.

BACA : Bawaslu : Kesalahan Penghitungan, Alasan Mendasar Penghitungan Suara Ulang

Penelepon lainnya, Mas Bono, di Batibati,  mengatakan bahwa politik  uang  masih ada. Diberikan bahkan saat mau mencoblos. Ada juga yang diberi iming-iming. Ada petugas, namun tidak berbuat apapun. Amat Uya di Kotabaru, menyarankan agar pada kertas suara legislatif, sebaiknya ada foto caleg. Dia mengkhawatirkan warga yang tidak menggenal nama, namun hanya kenal fotonya, akhirnya tidak dapat memilih caleg yang dikenalnya.

Amat Yani di Martapura, perlu dilakukan evaluasi, apakah Pemilu sudah berlangsung secara Jurdil, sehingga menjadi perbaikan pada Pemilu berikutnya. Hasilnya disampaikan kepada masyarakat oleh para tokoh sebagai pencerahan, sehingga masyarakat juga mengetahuinya bahwa Pemilu kita masih belum sempurna dan harus diperbaiki. Bagaimanapun hasilnya, dengan segala kekurangan, kita harus menerimanya. Para tokoh memberikan nasehat kepada warga pendukung, bahwa kompetisi sudah selesai.

Mendengar banyak tanggapan, Taufik Arbain mengatakan bahwa fragmentasi  karena kekuasaan, dapat membuat orang melakukan tindakan yang kontra demokrasi. Misalnya dengan melakukan kecurangan. Kalap pada tujuan ingin berkuasa, membuat orang menghalalkan segala cara, maka peserta Pemilu yang sudah memiliki lampiran C1, dapat mengawal proses, karena memiliki alat verifikasi sebagai pembanding. Bahwa ada peserta yang lebih dahulu menyatakan menang, itu bagian dari framing yang dapat membentuk opini pada suatu tujuan yang ingin diharapkan oleh pembentuk framing tersebut.

Cara menyudahi fragmentasi,  tentu juga dapat dilakukan melalui pendekatan budaya. Setiap komunitas masyarakat, memiliki sistem kultur atau pranata yang berbeda-beda dalam menyudahi fragmentasi. Orang Banjar misalnya, ada kata yang biasanya bisa menyadarkan orang, yaitu kata “sasadangi”, artinya sudahlah, cukup sudah, tidak usah berlebihan. Tingkat pendidikan masyarakat juga menentukan suatu fragmentasi. Bila banyak masyarakat terdidik, maka fragmentasi mudah untuk dicairkan.  Pendekatan para tokoh, baik itu tokoh budaya ataupun tokoh birokrat. Tokoh agama ataupun tokoh masyarakat yang aktif membangun komunikasi dengan warga, akan mudah mencairkan suasana. Peran negara juga sangat penting. Bila negara tegas, bersikap adil, warga akan tenang.

Fragmentasi kekuasaan mikro, juga menjadi faktor penting. Penguasa di tingkat lokal, masing-masing memberikan pemahaman, jangan malah memprovokasi. Bagaimana kita semua mendewasakan publik. Membangun kebersamaan. Bahwa menjaga keuntuhan bangsa lebih utama dari apapun. Perebutan kekuasaan yang demokrastis, merupakan upaya untuk membangun keutuhan bangsa. Maka keutuhan dan kelangsungan bangsa itulah tujuan demokrasi.

“Akhirnya, mari kita membangun kebersamaan. Mengutamakan keutuhan bangsa, lapang menerima kekalahan. Minimalkan fragmentasi warga. Pemilu sudah selesai. Kita tinggal mengawal hasilnya. Bukan saja atas hasil perhitungan suara, tapi juga atas keterpilihan para calon, sehingga mereka bekerja sesuai dengan janji kampanye yang sudah disampaikan,” pungkas Taufik Arbain menyudahi paparannya.(jejakrekam)

Penulis Andi Oktaviani
Editor Andi Oktaviani