Foto : Asyikin
DALAM rangka penyususunan rencana aksi perlindungan konsumen di bidang pembiayaan perumahan, salah satu hal yang diperlukan yaitu melalui pemberitaan yang positif mengenai kebijakan direktorat jenderal.
TERKAIT itu, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR melaksanakan workshop dengan tema menggali bentuk pemberitaan positif dalam rangka penyusunan rencana aksi perlindungan konsumen pembiayaan perumahan yang berlangsungdi Hotel Delima, KM 7 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar yang di buka Sekdaprop Kalse,l Haris Makkie.
Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dedi S Budisusetyo mengatakan, workshop ini disasarkan kepada berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, pengembang, media masa dan stkeholder lainnya.
BACA: Jadi Even Wisata Tradisional, Lomba Balap Jukung Piala Paman Birin Diikuti 62 Peserta
Dengan kegiatan ini dapat menampung masukan dalam publikasi kebijakan dibidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan tahun 2019, sehingga dapat mengimformasikan sisi positif dari kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,” kata Dedi.
Ia juga mengharapkan seluruh pemangku kepentingan bidang perlindungan konsumen dapat bekerjasama dengan baik, khususnya untuk bersama mengawasi jalannya kegiatan perlindungan konsumen bidang pembiayaan perumahan.
Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, Haris Makkie mengatakan, program-program Pemerintah dan Pembangunan disektor lainnya perlu pendekatan dan strategi kehumasan. Ini kata dia, agar masyarakat mengetahui sejauh mana pemerintah itu bekerja dan sejauh mana program pembangunan Infrastruktur berjalan.
BACA JUGA: Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat, Balangan Dipuji Gubernur
“Strategi ini melibatkan semua aspek, mulai dari jenis media yang dipakai, apakah melalui media cetak, elektronik, media luar ruang ataupun media daring atau bisa dari jenis konten yang dipilih untuk menyebarluaskan informasi, berdasarkan demografi khalayak sasaran,” imbuhnya.
Ditambahkan Ketua PWNU Kalsel ini, langkah ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama- bersama , sebab sekeras apapun pemerintah bekerja, sebanyak apapun infrastruktur yang dibangun dan pemberian kemudahan pembiayaan pemilik rumah, jika informasinya tidak sampai kepada masyarakat ,maka upaya tersebut akan sia-sia atau minimal tidak akan berjalan secara optimal.
“Saya sangat mengapresiasi workshop untuk membangun kesadaran kita bersama dalam upaya memberikan konten informatif dan mendidik masyarakat terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah,” imbuhnya.(jejakrekam)