ACT

Agar Tak Dianaktirikan Dalam Bantuan, DPRD Godok Rapeda Sekolah Keagamaaan  

0 233

SETELAH beralihnya kewenangan penyelenggaraan sekolah menengah ke provinsi, maka madrasah atau sekolah keagamaan tak lagi tersentuh APBD Kalsel, dalam memperoleh  program-program bantuan, maupun bantuan operasional  sekolah daerah (Bosda).

BOSDA pun kita tidak dapat, Padahal dunia pendidikan di Indonesia, tidak mengenal diskriminasi,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin, kepada wartawan di Banjarmasin, Senin (8/4/2019).

Terlebih, lanjut dia, dalam segenap nomenklatur maupun undang-undang dan peraturan, posisi madrasah tersebut diletakan sejajar dengan SMA/SMK. Tetapi justru di Kalsel, hanya madraah  yang tidak memperoleh bosda. “Ini menjadi atensi Komisi IV sehingga tidak ada kesan diskriminasi pendidikan di Kalsel,” tegas Lutfi.

BACA: Mudahkan Bantuan bagi Sekolah Keagaamaan, DPRD Bakal Usulkan Payung Hukum

Politisi partai Gerindra inipun menyebutkan, untuk mendorong hal tersebut, Komisi IV telah mengajukan pembentukan raperda inisiatif tentang pondok pesantren dan sekolah keagamaan, yang akan mengatur diantaranya yaitu teknis bantuan dana hibah serta petunjuk teknis lainnya seperti pembuatan rencana kerja anggaran sekolah (RAKS).

Lutfi mencontohkan beberapa daerah seperti Jawa-Tengan dan Kalimantan- Timur, sejak dua tahun lalu sudah memberikan bantuan bosda pada sekolah keagaman masing-masing.

Relita tersebut menurit dia merupakan salah satu yang jadi motivasi dalam pengusulan raperda bagi sekolah keagamaan di Kalsel yang kini tengah mulai di godok  “Kalau daerah lain bisa mengapa kita tidak. Apalagi Kalsel daerah agamis,” tegasnya.

Diapun menyebutkan pansus segera akan konsultasi ke kementerian dalam negeri (Kemendagri) untuk melihat apa saja yang menjadi landasan hukum, sehingga tak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya nanti.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama  (Kemenang) Kalsel, Fahmi Noor, mengaku sangat bersyukur jika nantinya pemerintah provinsi Kalsel dapat memberikan berbagai bantuan bagi sekolah keagamaan yang jumlahnya puluhan ribu. Dengan begitu, pendidikan di Kalsel, akan lebih maju lagi.

Disisi lain diapun mengakui, sejak tahun 2017 hingga sekarang, memang belum ada menerima bantuan dari pemerintah daerah.”Kami berharap jika nantinya pemerintah daerah bisa membantu sekolah keagamaan. Sebab, dapat lebih meningkatkan sektor pendidikan agama.” imbuhnya.(jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.