Foto : Dok KBRI Belanda
KAMPANYE sawit Indonesia yang ramah lingkungan gencar dilakukan Pemerintah Indonesia ke negara-negara Eropa. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar pun berbicara di Plenary Hall Senat Belanda bersama Unilever, WWF Belanda dan peneliti dari Wageningen University and Research, membahas isu sawit dan kampanye hitam, Kamis (4/4/2019).
DISKUSI ini pun menjawab makin meningkatnya perdebatan terkait kelapa sawit atas terbitnya kebijakan Uni Eropa mengenai Renewable Energy Directive (RED) dan Delegated Act yang mengkategorikan kelapa sawit sebagai satu-satunya vegetable oil yang unsustainable jika digunakan sebagai biofuels.
Selaku Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar berharap dukungan semua pihak, termasuk Pemerintah Belanda untuk menolak kebijakan diskrimatif yang diberlakukan Uni Eropa tersebut.
BACA : Lawan Kampanye Hitam Sawit, Pemprov Kalsel Gandeng Negara-Negara Skandinavia
“Kebijakan diskriminatif Uni Eropa terkait kelapa sawit menghiraukan berbagai upaya multi-stakeholders dalam mendorong kelapa sawit yang berkelanjutan, termasuk kebijakan yang telah dilakukan negara-negara produsen kelapa sawit, khususnya Indonesia,” papar Mahendra Siregar di hadapan pimpinan dan anggota Senat Belanda.
Dalam diskusi itu, disepakati adanya perkembangan positif terkait implementasi kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memastikan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, seperti melalui kebijakan moratorium perluasan lahan kelapa sawit dan mendorong produktivitas kelapa sawit di kalangan petani kecil (smallholders).
Selain itu, kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap kelapa sawit dengan mendasarkan pada metode Indirect Land Use Change (ILUC) yang memiliki berbagai kelemahan berdasar sudut pandang ilmiah. Ini menjadi sorotan dalam diskusi di Senat Belanda.
BACA JUGA : Gapki Lawan Keputusan Uni Eropa Labelkan Sawit Penyebab Deforestasi
Selama ini, terdapat beberapa masukan untuk mempertimbangkan penggunaan standar yang lebih diterima secara global, melalui pendekatan platform UN Sustainable Development Goals (SDGs). Sertifikasi seperti melalui Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) juga menjadi isu yang disoroti. Meskipun sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan saat ini belum sempurna, namun terdapat arah yang positif untuk terus meningkatkan standarnya.
Dalam diskusi itu juga mendorong adanya pendekatan-pendekatan ilmiah yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memastikan kelapa sawit yang berkelanjutan di seluruh tahapan rantai pasok.
BACA LAGI : Moratorium Sawit Masih Berlaku, Tiga Daerah Dapat Jatah Peremajaan
Di akhir diskusi ditekankan pentingnya dialog dan kerja sama yang dapat mendorong adanya level playing field bagi kelapa sawit dan vegetable oils lainnya di Eropa dan untuk terus mendorong kerjasama meningkatnya kelapa sawit yang sustainable di semua tahap rantai pasok.(jejakrekam)