Foto : Arpawi
PERNYATAAN Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel Mardani H Maming yang menyebut pembangunan infrastruktur di Kalsel agar lamban, lantaran kalahnya raihan suara Joko Widodo-Jusuf Kalla melawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 silam, kembali jadi sorotan.
KETUA DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel HM Aditya Mufti Ariffin malah berpendapat justru bukan karena hasil Pilpres 2014 yang memengaruhi pembangunan Banua lebih lambat dibanding provinsi lain, terutama yang menjadi basis suara Presiden Jokowi.
“Yang pasti, tidak ada kaitannya dengan hasil Pilpres 2014 soal pembangunan di Kalsel. Jadi, bukan imbas kalahnya suara Joko Widodo di Kalsel pada Pemilu 2014 lalu,” ucap HM Aditya Mufti Ariffin kepada wartawan, usai nonton bareng Debat Capres putaran keempat di Markas TKD Jokowi-Ma’ruf Amin Kalsel, Sabtu (30/3/2019) malam.
BACA : Komentari Pernyataan Mardani, Mahyuni : Tidak Ada Kaitannya dengan Hasil Pilpres
Permasalahan yang dihadapi daerah diungkapkan politisi PPP ini justru karena keterwakilan wakil rakyat Senayan Jakarta, khusus DPR RI dari Kalsel. Hanya 11 wakil rakyat di DPR RI, tentu jumlahnya kalah dengan Provinsi Jawa Timur. Untuk Jawa Timur sendiri punya 87 wakil rakyat dari berbagai parpol mewakili 11 daerah pemilihan (dapil), bandingkan dengan 11 politisi Kalsel berasal dari dua dapil.
“Itu angka pembanding dari sisi keterwakilan wakil rakyat di DPR RI. Ini belum lagi, angka indeks pembangunan di Kalsel saat ini masih di bawah rata-rata nasional,” urai Ovi, sapaan akrab politisi muda PPP ini.
Hal ini, menurut Ovi lagi, belum lagi pendapatan atau pemasukan ekonomi di Kalsel juga masih kurang, serta dampak dari defisit anggaran yang dialami negara, sehingga ada beberapa proyek strategis nasional diprioritaskan. Tidak termasuk dalam beberapa proyek infrastruktur yang ada di Kalsel.
BACA JUGA : Pembangunan Kalsel Lambat, Mardani Sebut Akibat Jokowi Kalah di Pilpres 2014
“Jadi, bukan disebabkan Jokowi kalah di Pemilu 2014 lalu di Kalsel. Melainkan banyak faktor yang memicu lambannya pembangunan infrastruktur di Kalsel. Apalagi, pembangunan di Kalsel tidak dapat hanya mengandalkan APBN, sebab APBD yang ada juga bisa digunakan,” tegas anggota Komisi III DPR RI ini.
Dia menyarankan agar Kalsel lebih banyak diperhatikan pemerintah pusat, dan lebih maju tentu seluruh pemerintahan daerah apakah Pemprov Kalsel serta 13 kabupaten dan kota harus kuat melobi pemerintah pusat di Jakarta.
“Jadi, sering-sering datang ke pemerintah pusat untuk meminta program pembangunan yang bisa disinergikan dengan program daerah,” tutur Ovi.
BACA LAGI : Pernyataan Mardani Dinilai BPP 02 Gambarkan Politik Balas Dendam
Jebolan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini mencontohkan pembangunan jalan negara, tentu sumber dananya berasal dari APBN. Dengan begitu, beber Ovi, tinggal kegigihan pemerintah daerah untuk meyakinkan pemerintah pusat agar mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di Kalsel.
“Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014 lalu, DPR RI sudah tak berwenang dalam pembahasan anggaran hingga satuan tiga. Misalnya, saya yang duduk di Komisi III DPR RI, ketika meminta anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) di kepolisian, dikasih Rp 3 triliun. Nah, angka persisnya untuk apa, kami tidak tahu,” katanya.
Ovi mengakui usulan dana yang diajukan DPR RI hanya gelondongan, jika disetujui usulan dana Rp 3 triliun, nah peningkatan SDM kepolisian seperti apa bentuknya atau rinciannya tidak diketahui. “Jadi ini yang terjadi di DPR RI,” tandasnya.(jejakrekam)