Foto : Arpawi
PENGAMAT politik FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Mahyuni mengomentari pernyataan cukup kontroversial Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel Mardani H Maming, terkait pembangunan yang terkesan lambat di Kalsel akibat imbas dari kekalahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 lalu. Sedangkan, pada Pilpres 2014 itu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung banyak parpol lebih unggul.
“PERNYATAAN saudara Mardani H Maming tidak ada relevansinya antara kekalahan dukungan suara dalam Pilpres 2014 yang dialami Jokowi-JK pada Pilpres 2014 silam. Sebab, lobi anggaran ke pemerintah pusat itu tergantung pada sejauhmana pimpinan daerah berkoordinasi dalam perencanaan daerah dengan pusat,” ucap Mahyuni kepada jejakrekam.com, di Banjarmasin, Jumat (22/3/2019).
Aktivis Jaringan Demokras Indonesia (JaDI) Kalsel ini mengatakan pembangunan itu menyangkut komitmen pemimpin daerah dalam memperjuangkan alokasi dana pembangunan baik berupa DAK, DAU atau dana perimbangan lain dari digelontor pemerintah pusat ke daerah.
BACA : Pernyataan Mardani Dinilai BPP 02 Gambarkan Politik Balas Dendam
“Jadi, dalam hal ini, porsinya ada pada gubernur, serta perwakilan kita di Senayan Jakarta, baik anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI maupun DPR RI. Jadi, bukan ranah politik apalagi terkait dengan hasil Pilpres 2014 lalu,” papar mantan Ketua Bawaslu Kalsel ini.
Mahyuni berpendapat jika lambatnya pembangunan infrastruktur yang dirasakan Provinsi Kalsel dibandingkan daerah lain dikait-kaitkan dengan kekalahan Jokowi-JK, karena pada Pilpres 2014 itu, Banua juga dimenangkan Prabowo-Hatta Rajsa, malah tak ada kelindannya.
BACA JUGA : Pembangunan Kalsel Lambat, Mardani Sebut Akibat Jokowi Kalah di Pilpres 2014
“Sekali lagi, semua itu tergantung negosiasi pimpinan daerah dan wakil rakyat kita. Termasuk, bisa meyakinkan pemerintah pusat dengan perencanaan pembangunan yang bagus,” ucapnya.
Mahyuni pun mengakuri jika akhirnya muncul anggapan dari publik adanya politik balas dendam, karena Kalsel bukan basis massa pendukung Jokowi-JK. Ia menegaskan semua itu tak ada kaitannya dengan realitas politik, tapi masih lemahnya pemerintah daerah dalam menyikapi peluang-peluang yang ada di pemerintah pusat.
BACA LAGI : Mardani Banggakan Prestasi Jokowi, Rusian Sebut Ekonomi Makin Sulit
“Sudah jelas, pengajuan proposal untuk mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) juga tergantung perjuangan daerah. Makanya, saya minta jangan kaitkan masalah itu dengan politik,” cetus Mahyuni.
Dia menduga lambannya pembangunan infrastruktur di Kalsel di era pemerintahan Jokowi-JK, diakibatkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tidak maksimal.(jejakrekam)