Politik Anggaran dan Konsekuensi atas Pilihan

0

SUHU perpolitikan di Kalsel dianggap semakin panas dengan viralnya pendapat Mardani H Maming yang menyoal ketimpangan pembangunan di provinsi ini, karena kesalahan di dalam keberpihakan memilih presiden.

SEBENARNYA celetukan ini jika dibaca dari perspektif politisi adalah biasa. Karena, ujungnya akan bicara politik anggaran yg prosesnya akan berliku-liku dan tidak mudah. Ini versi bahasa halusnya.

Tetapi jika diterjemahkan oleh timses lawan, ini jelas adonan bola panas yang siap ditendang balik. Dan gorengannya, tidak akan jauh dari kebijakan presiden seharusnya, bukanlah like and dislike. Bukan meratakan tapi kok berpihak?

Padahal kalau mau jujur, ya hukum alamnya pasti begitu. Di semua negara, memilih kepala negara pasti akan include dengan forecast anggaran. Di Amerika Serikat  misalnya, jika capres dari kubu Republik yang menang, maka bersiaplah sebagian besar anggaran akan banyak tersedot kepada perang dan alutsista sebagai polisi dunia. Begitupun sebaliknya.  Ini sudah dipahami dengan baik oleh para melilih rasional di sana.

BACA : Pembangunan Kalsel Lambat, Mardani Sebut Akibat Jokowi Kalah di Pilpres 2014

Mardani, adalah tipikal politisi yang jujur menerangkan bahwa konsekuensi politik pasti tidak akan jauh dari politik anggaran di atas. Sayangnya, kita tidak mengakui ini. Malah mengelit pada persoalan pemerataaan, pesan UU dan konteks ideal di luar kontestasi.

Padahal jika harus dianalisis, cara bacanya harus begini :

  1. Jabatan presiden dibatasi oleh periodesisasi, maksimal 10 tahun. Dia berhadapan dengan terbatasnya jumlah anggaran dan pemenuhan visi-misi presiden yang dijanjikan kepada sang pemilih. Itulah kenapa ada prioritas anggaran.
  2. Konteks adil yang coba dimisskomunikasikan oleh kubu lawan adalah soal hak yang sama sebagai warga negara (WN). Padahal, kata hak yang sama memang sudah menjadi tugas presiden seperti yang diamanahkan UU. Seperti kesehatan, pendidikan, belanja rutin gaji pegawai dan lainnya. Dalam konteks ini, presiden pasti akan berlaku adil. Pemenuhan kebutuhan dasar adalah hak warga negara pembayar pajak. Sampai di sini, sangat clear jika Jokowi menang, hak ini tetap dan tidak akan berubah. Semua sama. Jadi, tidak usah coba-coba pikun. Ketika kalah kemudian bicara hak yang sama.
  3. Pemilih cerdas pasti memilih berdasar visi-misi. Dan saya yakin semua warga Kalsel adalah pemilih rasional. Ketika anda memilih Jokowi, pasti akan permisif dengan semua program yang ingin dijalankan. Begitupun sebaliknya. Agak aneh ketika program yang ditawarkan oleh sang terpilih, kemudian minta dipaksakan sama, padahal jelas berbeda mimpi
  4. Jangan lupa, presiden bukanlah pusaran tunggal dalam pembangunan. Politik juga akan bergantung pada kepala daerah masing-masing. Tapi coba bayangkan ketika pilihan politik berbeda dan merasa paling berhak akan sesuatu, mungkin kepala daerah juga akan sungkan meminta lebih. Walaupun sesungguhnya tidaklah demikian.

So, kesimpulannya, apa yang disampaikan Ketua Asosiasi Para Bupati se-Indonesia itu, adalah soal realitas politik. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah wajah politik anggaran yang memang sudah berlaku umum dan tentu harus kita hadapi ke depan.

BACA JUGA : Pernyataan Mardani Dinilai BPP 02 Gambarkan Politik Balas Dendam

Tentu tidak boleh lepas, kepada siapa mimpi ini kita percayakan. Kepada siapa pembangunan ini kita delegasikan. Sayangnya, kita semua memilih menutup diri akan kebenaran faktual. Kemudian berpura-pura  lugu dan menutupi akal sehat.

Tapi, kalau sudah diingatkan begitu, ya terima saja konsekuensinya. Angkat kepala dan katakan  “Yess, saya siap apapun pilihan saya”. Jangan kekanak –  kanakan.

Terakhir, jika boleh mengingatkan kembali pesan Mardani, jangan lupa, lima tahun yang lalu kenapa kita selalu tertinggal dibandinhg daerah lain? Mungkin jawabanya akan persis sama, karena kita salah berpihak. Dan lupa konsekuensi berdiri dimana. Salam Banua Maju sekali lagi.(jejakrekam)

Penulis adalah Direktur  Rumah Kerja Relawan 01 Kalsel

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.