ACT

60 Ahli Hukum Tata Negara-Administrasi Godok Model Pemilu Anti Korupsi

0 376

HIMPUNAN Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi menggelar pertemuan para ahli guna membahas desain pemilihan presiden dan legislatif yang anti korupsi di Hotel Golden Tulip Banjarmasin selama tiga hari, 8-10 Maret 2019.

KETUA Panitia Penyelenggara, Prof Dr Hadin Muhjad menjelaskan para ahli hukum tata negara dan administrasi dengan pendidikan doktor hingga guru besar serta berlatar belakang profesi mulai akademisi, hakim, jaksa hingga polisi berjumlah 60 ahli berkumpul di Banjarmasin.

“Dalam setiap pertemuan istilahnya colloqium, karena posisi peserta sama dengan para ahli untuk mendiskusikan tentang hukum,” kata guru besar hukum administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) kepada jejakrekam.com, Jumat (8/3/2019) malam.

BACA :  Koordinator TePI Lihat Kini Parpol Justru Takut Angkat Isu Anti Korupsi

Hadin mengakui isu korupsi merupakan topik yang sangat menaik untuk diangkat dan dibahas para ahli hukum tata negara dan administrasi.

Mantan Wakil Rektor I ULM ini menambahkan diskusi berbobot ini juga untuk menyambut momentum pesta demokrasi lima tahun, sehingga nantinya akan dihasilkan desain ideal bagi pemilu. “Asas pemilu jelas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang bebas dari korupsi,” cetus Hadin.

Ia menegaskan diskusi kali ini di Banjjarmasin berbeda dengan enam pertemuan sebelumnya. Apalagi, pada puncaknya dihadirkan narasumber berkompeten yakni Prof Dr Denny Indrayana dari Melbourne Law School University of Melbourne, Austrasi yang juga guru besar Universitas Gadjah Mada dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM.

BACA JUGA :  Pelarangan Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019 Harus Dipertegas Kembali

Lalu, Ketua Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Prof Dr Titiek Sri Djatmiati dan Dewan Pembina Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Prof Dr Philipus M Hadjon, serta Dr Mohamad Nazin Ganti Shari (Universitas Teknologi Mara Malaysia), dan narasumber lainnya.

“Hasil pertemuan ini akan kami rangkum dalam sebuah buku, selanjutnya dikomunikasikan ke publik dan stakeholder terkait untuk diambil kebijakannya,” pungkas Hadin.(jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.