PJU Mati, Sampah, Parkir Liar Hingga Pelayanan Kesehatan Waria Disorot LK3

0

DIREKTUR Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin Rafiqah mencatat berdasar data yang diolah dari seluruh jaringan komunitas pengawasan pelayanan publik, mencatat sedikitnya ada lima isu yang genting dan patut diperhatikan pemerintah kota.

LIMA isu dalam penyelenggaraan pelayanan umum itu adalah mencakup isu pembangunan dan perbaikan infrastruktur, pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS), akses bagi kaum difabel atau penyandang disabilitas, penertiban PKL dan parkir liar serta layanan bagi penderita HIV/AIDS di Banjarmasin.

“Untuk isu pembangunan, kami mengajukan agar perlu perbaikan penerangan jalan umum (PJU). Sebab, banyak yang tak beroperasi di Kota Banjarmasin. Akibatnya, banyak menyebabkan kecelakaan dalam berkendara,” ucap Rafiqah kepada jejakrekam.com, Minggu (3/3/2019).

BACA :  Gang 315 dan Gang Tentram Dibidik Jadi Kampung Inklusi Edukasi Internasional

Menurut dia, LK3 juga mendorong agar perbaikan drainase dan gorong-gorong merupakan isu paling genting, karena Banjarmasin sangat rawan banjir dan jalan-jalan tergenang saat hujan datang. “Termasuk, pengelolaan TPS, banyak ditemukan sampah meluber ke badan jalan akibat terlambat diangkut,” sebut Rafiqah.

Khusus pelayanan bagi kaum difabel, jebolan IAIN (UIN) Antasari Banjarmasin ini justru memandang Banjarmasin belum melibatkan kalangan penyandang disabilitas untuk pembangunan infrastruktur yang layak bagi mereka.

“Masalah lainnya adalah perlu penertiban PKL dan pakir liar yang memakan badan jalan, hingga menyebabkan kemacetan pada beberapa titik tertentu. Bahkan, para PKL dan parkir liar juga menggunakan jalur kuning yang merupakan akses jalan difabel,” urai Rafiqah.

BACA JUGA :  Dinas PUPR Banjarmasin Mendominasi Laporan Pengaduan Masyarakat

Terakhir, berdasar forum PKBI, Rafiqah mendesak agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin yang menetapkan enam puskesmas dalam menyediakan pelayanan HIV/AIDS bagi waria. “Namun, faktanya, justru para waria yang ingin mengakses pelayanan itu seringkali dikesampingkan,” kata Rafiqah.

Menurut dia, dalam data lapor dan berdasar hasil diskusi dari seluruh jaringan komunitas pengawas pelayanan publik di Pemkot Banjarmasin, justru akses kaum difabel dan waria terkesan terabaikan. “Padahal, Walikota Ibnu Sina sudah mencanangkan slogan Banjarmasin sebagai kota inklusi,” imbuhnya.(jejakrekam)

 

Penulis Siti Nurdianti
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.