Foto : SCC Banjarmasin
DINAS Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin memberlakukan larangan bagi penumpang klotok naik ke atas atap sebagaimana lazimnya terjadi di perairan Sungai Martapura, terutama di kawasan rute wisata susur sungai pada Minggu (3/3/2019).
ANCAMAN aksi mogok massal pun ditebar para motoris dan juragan klotok sebagai bentuk protes, akibat kebijakan Dishub Banjarmasin yang dinilai memberatkan. Hingga akhirnya, para perwakilan juragan klotok bertemu dengan Walikota Ibnu Sina di kediamannya, Jalan Dharma Praja, membahas masalah itu.
Dalam pertemuan itu, dicapai kesepakatan untuk mendesain ulang klotok model yang ada dengan purwarupa ala Dishub Banjarmasin, mirip atap speedboat.
BACA : Ancam Mogok Massal, Juragan Klotok Berencana Mengadu ke Gubernur Kalsel
Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto Permono mendesak pemerintah kota untuk lebih jeli mengambil kebijakan terkait klotok wisata ini, sebab merupakan ujung tombak pariwisata Kota Banjarmasin.
“Saya membaca di media, juragan kapal sampai ingin meminta solusi ke Gubernur Kalsel. Jadi, menurut saya keinginan juragan kapal ini tidak akan terjadi jika Pemkot Banjarmasin mengambil langkah bijak,” kata politisi Demokrat ini kepada jejakrekam.com, Minggu (3/3/2019).
BACA JUGA : Bertemu Walikota Ibnu Sina, Perwakilan Juragan Setuju Ubah Atap Klotok
Bambang menilai desain kapal tidak mesti harus diubah seperti yang diminta Dishub Banjarmasin, sebab akan memakan biaya tambahan untuk desain yang baru.
“Kalau memang ingin melarang penumpang kapal naik ke atas atap ya pasang saja kawat berduri. Tentu ini merupakan solusi cepat dan murah tanpa mendesain ulang atap kapal,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Banjarmasin.
Bagi Bambang, andai solusi ini diambil tentu merupakan jalan tengah antara Pemkot Banjarmasin dan juragan klotok jelas tidak terjadi ketegangan di antara kedua belah pihak.
“Kawat berduri kan murah meriah, kalau diubah desainnya ya tentu juragan kapal nambah biaya untuk merenovasi klotoknya,” tandas Bambang.(jejakrekam)