Pemilih Pragmatis, Harga Kursi Parlemen di Banjarmasin Terbilang Mahal

LAGA memperebutkan kursi di Banjarmasin, sangat ketat. Cukup tinggi harga yang harus dibayar para calon legislatif (caleg) untuk mendapat suara menuju kursi empuk parlemen di Pemilu 2019. Apalagi, ditambah tingginya toleransi pemilih di ibukota Provinsi Kalsel terhadap politik uang (money politics).

KETUA DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Banjarmasin Arufah Arief mengakui harga kursi parlemen di ibukota cukup mahal, karena harus ditebus minimal meraup ribuan hingga puluhan ribu suara.

“Makanya, saya menginstruksikan bagi caleg-caleg PPP untuk bekerja ekstra keras. Pertarungan di Pemilu 2019 ini cukup berat, apalagi PPP harus bisa mempertahankan kursi pimpinan dewan,” kata Arufah Arief kepada jejakrekam.com, Minggu (24/2/2019).

Menurut dia, dengan raihan lima kursi pada Pemilu 2014 lalu, PPP bisa mendudukkan kader menyabet unsur pimpinan DPRD Banjarmasin. Ini ditambah, ada beberapa kader PPP yang tergolong calon petahana turut bertarung di dapil Banjarmasin, baik DPRD Kalsel maupun DPR RI.

BACA :  Semua Daerah Rawan, Caleg Berduit Rentan Lakoni Politik Uang

“Saya lebih suka semua kader PPP ini bergerak atau bertandem dengan caleg-caleg di atasnya. Di tengah pemilih Banjarmasin yang pragmatis, tentu PPP tak boleh lengah sedikit pun,” katanya.

Syukur-syukur, menurut Wakil Ketua DPRD Banjarmasin justru PPP bisa merebut kursi pimpinan dewan seperti hasil Pemilu 2009 lalu yang menempatkan Taufik Hidayat sebagai ketua dewan kota.

“Saya rasa tidak terlalu berat jika semua kompak dan bersatu. Ini juga menyangkut keberhasilan PPP untuk menembus parlementary threshold (ambang batas parlemen) di DPR RI,” ucapnya.

BACA JUGA :  Daerah Pinggiran Kota Banjarmasin Paling Rawan Politik Uang

Sementara itu, caleg Golkar DPRD Banjarmasin Sukhrowardi menegaskan parlemen harus diisi sosok yang berintegritas dan punya kapasitas dalam memahami problema masyarakat.

“Ini penting bagaimana setiap caleg itu memamahi fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran atau budgeting agar bisa berjalan optimal,” cetus Sukhrowardi.

Di tengah tingginya tolerasi pemilih terhadap politik uang, pendiri LSM Banua Terang berharap lewat jalur politik, semua bisa berjuang untuk mengubah paradigma pemilih yang tergiur iming-iming itu.

BACA LAGI :  Toleransi Pemilih Kalsel Masih Tinggi dengan Politik Uang

“Tugas para calon adalah meyakinkan para pemilih dengan program dan visi-misinya. Walau diakui berdasar hasil riset dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin, tolerasi pemilih terhadap politik uang mencapai 65 hingga 70 persen, sedangkan pemilih rasional hanya 30-35 persen, bisa kita angkat naik. Ya, syukur-syukur bisa 50 persen pemilih rasional,” imbuhnya.(jejakrekam)

 

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS