Walikota Ibnu Sina : Banjarmasin Belum Layak Jadi Pusat Pemerintahan Indonesia

BEBAN Jakarta sudah terlalu berat untuk menyandang predikat ibukota negara. Wacana pemindahan pusat pemerintahan dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan merupakan sebuah keniscayaan. Masukan dan kajian dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) agar wacana pemindahan ibukota negara ke kota yang ada di Kalimantan, termasuk Banjarmasin pun gayung bersambut.

WALIKOTA Banjarmasin Ibnu Sina sepakat dengan masukan dari beberapa ahli konsultan dari Inkindo yang menyatakan Pulau Kalimantan sangat layak sebagai nominator utama pengganti Jakarta sebagai ibukota negara.

“Dalam konteks kekinian, tentu Pulau Kalimantan sangat layak sebagai calon ibukota negara menggantikan Jakarta. Apalagi, perpindahan pusat pemerintahan itu merupakan hal yang biasa. Posisi Pulau Kalimantan sebagai pulau terbesar dan berada di tengah-tengah gugusan kepulauan Indonesia, tentu sangat beralasan layak sebagai ibukota negara,” kata Walikota Ibnu Sina, dalam sambutannya dalam Forum Kerjasama Lintas Inkindo Kalimantan (KLIK) di Rumah Anno 1925, Jalan Piere Tendean, Banjarmasin, Jumat (22/2/2019).

BACA :  Dari Kajian Inkindo, Kota di Kalimantan Layak Ibukota Negara Gantikan Jakarta

Menurut Ibnu Sina, posisi paling dekat dengan Pulau Jawa, khususnya Jakarta adalah Pulau Kalimantan. Apalagi, kata dia, Kalimantan juga termasuk pulau yang bebas dari gempa bumi, sehingga alasan jaminan keamanan terpenuhi.

“Dari bocoran yang saya dapat, saat ini memang pemerintah pusat tengah mencari tempat untuk memindahkan ibukota negara ke Kalimantan. Jadi, lahan yang aman dari gempa paling dilirik berada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur,” ungkap mantan Ketua DPW PKS Kalsel ini.

Ibnu Sina berpendapat sedangkan Banjarmasin sendiri tak mungkin bisa menjadi ibukota pemerintahan di Indonesia. Sebab, Kota Seribu Sungai ini hanya memiliki luas 98,46 kilometer per segi (Km2) atau 0,26 persen dari luas wilayah Kalsel dengan jumlah penduduk 675.440 jiwa lebih yang terbagi atas lima kecamatan dan 52 kelurahan.

BACA JUGA :  10 Kanal Warisan Kolonial di Banjarmasin Tinggal Menunggu Ajal

“Banjarmasin sudah menjadi kota terpadat. Dengan kondisi ini, tentunya tidak memungkinkan menjadi ibukota pemerintahan. Terkecuali di Kotabaru atau Panajam, Kaltim yang justru lebih lahan karena memiliki lahan yang luas,” kata Ibnu Sina.

Dalam kacamata eks anggota DPRD Kalsel ini justru Banjarmasin sangat layak dijadikan ibukota perdagangan nasional, bukan pusat pemerintahan. Untuk itu, kajian ilmiah yang akan digali Inkindo dalam seminar nasional nanti diharapkan Ibnu Sina justru menawarkan solusi terbaik bagi pemerintah dalam menentukan titik paling layak sebagai pengganti Jakarta.(jejakrekam)

 

Penulis Arpawi
Editor Didi GS