Foto : Ipik Gandamana
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, meminta pemprov untuk segera menyampaikan surat permohonan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawab (LKPj) Gubernur Tahun 2018 agar bisa dilakukan pembahasan.
HAL ini mengingat waktu yang berbenturan dengan penyelenggaraan pileg dan pilpres pada Bulan April mendatang, sehingga dikhawatirkan bisa terjadi kendala keterlambatan, dikarenakan kesibukan masing-masing.
“Kita minta Pemprov Kalsel segera mungkin menyampaikan surat untuk pembahasan LKPj 2018,” ujar Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Asbullah, kepada jejakrekam.com.
BACA: Negara Tujuan Kunker Belum Diputuskan, Fraksi Golkar Takut Disorot Publik
DPRD, kata dia, berharap eksekutif bisa menyampaikan surat di Februari ini sehingga ketika memasuki bulan Maret naskah LKPj sudah dapat mulai dibahas, dengan lebih dahulu membentuk panitia khusus (pansus).
Disinggung apakah permintaan dewan itu sudah disampaikan ke eksekutif? Asbullah menyatakan sudah, melalui rapat badan musyawarah (banmus) yang digelar Kamis (21/2/2019) pagi kemarin yang dihari Biro Hukum, Bakueda dan Biro Humas Setdaprov Kalsel. “Ya kita sudah sampaikan itu dalam rapat banmus kemarin,” kata dia.
BACA JUGA: Benturan dengan Pemilu 2019, UNBK SMA Sederajat Dimajukan 1 April
Disinggung, apakah dalam rapat banmus juga membahas tentang rencana kunjungan kerja dewan keluar negeri? Politisi PPP itupun menepis, dan menyebutkan, jika dalam rapat banmus hanya membahas, sejumlah agenda rutin dewan. “Yang kami bahas seperti rencana rapat paripurna dan empat buah peraturan (perda) yang kini juga masih disempurnakan,” jelasnya.(jejakrekam)