Paman Birin Tolak Wacana Kenaikan Gaji Gubernur

0

PARA gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengeluhkan soal gaji yang terlalu rendah. Mereka menuntut kepada Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tjahjo Kumolo agar ada kenaikan gaji dan tunjangan gubernur, karena beban tugas dan kerja yang cukup berat.

ATURAN mengenai gaji dan tunjangan gubernur, wakil gubernur, dan kepala daerah sudah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Dalam beleid ini, diatur mengenai gaji pokok dari kepala daerah tingkat I atau gubernur sebesar Rp 3 juta. Selain gaji, gubernur mendapatkan tunjangan jabatan yang diatur melalui Keppres Nomor 59 Tahun 2003 sebesar Rp 5,4 juta.

BACA :  Sering Gelar Rakor di Hotel Berbintang, Ironisnya Gaji Pengawas Pemilu Belum Dibayar

Sedangkan, untuk gaji pokok wakil gubernur diatur sebesar Rp 2,4 juta dan tunjangan sebesar Rp 4,32 juta. Jadi, dalam sebulan gubernur hanya mengantongi Rp 8,4 juta per bulan dari gaji dan tunjangan. Sedangkan, wakil gubernur hanya dijatahi Rp 6,72 juta per bulan.

Namun wacana tuntutan kenaikan gaji gubernur dari APPSI ini ditolak mentah-mentah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. Ia berpendapat gaji dan tunjangan masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

BACA JUGA :  Masih Rp 1 Juta/Bulan, Gaji Guru Honorer Minta Dinaikkan

“Kita kebetulan tidak hadir (Rakernas APPSI 2019). Makanya, sebagai Gubernur Kalsel, saya termasuk yang tidak meminta naik gaji,” kata Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin saat ditemui awak media seusai laga eksebisi futsal dengan Pemkab Banjar dan Pemkot Banjarbaru di Banjarmasin, Jumat (22/2/2019).

Ketua DPD Golkar Kalsel ini menyebut ketidakhadirannya dalam acara Rakernas APPSI 2019 karena terbentur kesibukan. Makanya, menurut Paman Birin, dirinya tidak ikut mengeluhkan kecilnya gaji kepala daerah kepada pemerintah daerah. “Saya pikir gaji gubernur cukup-cukup saja,” tandas Paman Birin.

BACA LAGI :  Tuntut Gaji Rp 5 Juta per Bulan, Ratusan Kades Desak DPRD Kalsel Memperjuangkannya

Wacana tuntutan kenaikan gaji kepala daerah ini mencuat saat Rakernas APPSI di Kota Padang pada  Rabu (20/2/2019) hingga Jumat (22/2/2019) lalu. Ketua APPSI yang merupakan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, mengeluhkan kecilnya gaji pokok kepala daerah. Dibandingkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPRD. Sebab, anggota legislatif itu, rata-rata menerima Rp70 juta per bulan.

“Salah satu materi bahasan kami di APPSI adalah perlunya kenaikan gaji untuk gubernur. Saya dan provinsi dengan APBD yang tidak terlalu besar, gaji anggota DPRD saja bisa mencapai Rp 70 juta. Itu masih ditambah dengan berbagai tunjangan,” jelas Longki dalam Rakernas APPSI di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019) seperti dikutip dari detik.com. (jejakrekam)

 

Pencarian populer:gaji paman birin
Penulis Ahmad Husaini
Editor DidI GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.