SUDAH dialokasikan dana segede Rp 3,5 miliar dalam APBD 2019 untuk kunjungan kerja (kunker) keluar negeri, kini DPRD Kalimantan Selatan masih dilanda kegamangan. Ini setelah, munculnya reaksi publik terhadap rencana yang telah diusulkan sejak akhir 2018, dan baru direalisasikan pada tahun ini.
SETIDAKNYA, sejumlah fraksi di DPRD Kalsel masih mempertimbangkan baik buruknya kunker ke negeri orang itu. Seperti Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel, H Supian HK mengaku masih mempertimbangkan apakah nanti akan ikut serta dalam rombongan berangkat ke luar negeri.
“Untuk wacana kunker ke luar negeri masih dibicarakan dengan anggota fraksi lainnya. Ya, intinya, Fraksi Golkar masih mempertimbangkan wacana itu,” ucap Supian HK kepada wartawan di Banjarmasin, Jumat (22/2/2019).
BACA : DPRD Kalsel Kunker ke Luar Negeri, Anang Rosadi : Plesiran dengan Uang Rakyat
Sebelum menjadi keputusan fraksi, Supian HK yang juga Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel ini mengatakan ada beberapa faktor jadi pertimbangan, mengingat saat ini tahapan Pemilu 2019 makin kian dekat, sehingga sorotan publik pasti mengarah ke lembaga para wakil rakyat itu.
“Ini ditambah rencana kunker DPRD Kalsel ke luar negeri juga jadi sorotan masyarakat. Secara aturan, rencana itu tidak melanggar aturan. Apalagi, negara yang jadi tujuan juga belum diputuskan,” ucap Supian HK.
BACA JUGA : Anggota DPRD Kalsel Mantapkan Rencana Kunjungan Keluar Negeri
Politisi gaek beringin ini mengatakan negara yang jadi tujuan studi komparasi itu harus bisa sejalan dengan kondisi daerah. Jadi, menurut Supian HK, bisa diputuskan negara yang pantas dikunjungi, agar hasil kunker itu bisa diterapkan di Kalsel.
“Pertimbangan ya apakah nanti negara yang akan kita kunjungi itu bisa ditiru model pembangunan yang cocok bagi daerah,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel ini.
Berbeda dengan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kalsel H Syahdillah. Menurut dia, rencana kunker ke luar negeri tidak mesti harus rombongan. Ini karena, jatah Rp 3,5 miliar itu diperuntukkan bagi 55 anggota DPRD Kalsel edisi Pemilu 2014 ini.
BACA LAGI : Rencana Lawatan DPRD Kalsel Keluar Negeri Dinilai Hamburkan Uang
“Apalagi, durasi kunker ke luar negeri tidak mungkin singkat waktunya. Jadi, faktor usia juga harus jadi pertimbangan. Saya sendiri tidak kuat dengan cuaca di negara tujuan nantinya. Bisa sakit nanti di sana, bagaimana,” kata mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel dari Fraksi PKB, H Suripno Sumas mengatakan peluang untuk kunker ke luar negeri sebenarnya sudah termaktub dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2016. Ini ditambah, di DPRD Kalsel ada empat komisi yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga bisa dikorelasikan dengan negara yang jadi tujuan kunker.(jejakrekam)