Ternyata, Anggaran Perbaikan Drainase di Banjarmasin Masih Gelondongan

SISTEM drainase dituding buruk, hingga membuat sejumlah kawasan di Banjarmasin menjadi langganan tergenang banjir. Utamanya, saat curah hujan tinggi seperti belakangan ini. Saat Dinas Sumber Daya Air dan Drainase sebelum dilebur ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, angka untuk membangun sistem drainase agar kota bebas banjir disebut butuh dana Rp 5,5 triliun.

ANGKA untuk dana perbaikan dan perawatan drainase di Kota Banjarmasin hampir tiap tahun dialokasikan dan dikelola Dinas PUPR  berkisar Rp 9 miliar hingga Rp 10 miliar.  Padahal, sistem drainase yang baik diyakini mampu mengatasi genangan air berulang tiap tahun.

Seperti di kawasan Jalan RE Mardinata di kawasan Pelabuhan Martapura Lama, tampak genangan air seperti tak pernah kering, usai dilanda hujan. Ini belum lagi, beberapa kawasan kota seperti di Jalan Pangeran Antasari, Jalan Lambung Mangkurat, dan lainnya, tiap hujan datang, air tampak menyerbu ruas jalan.

BACA :  10 Kanal Warisan Kolonial di Banjarmasin Tinggal Menunggu Ajal

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Matnoor Ali mengakui alokasi anggaran perbaikan dan perawatan drainase tahun 2019 dipatok mencapai Rp 9 miliar.

“Namun, untuk pengerjaan drainase itu sistemnya masih gelondongan. Istilahnya, tidak komprehensif, jadi kalau ada permintaan dari masyarakat untuk perbaikan drainase, dari alokasi dana itu akan digelontorkan ke kawasan itu,” kata Matnor Ali kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Kamis (21/2/2019).

Legislator Golkar ini mengakui dengan sistem anggaran gelondongan itu, terkadang pemecahan masalah genangan air atau banjir menjadi tak optimal. Dia mencontohkan untuk proyek perbaikan drainase saat ini difokuskan di kawasan Gang Jambu, pemukiman warga yang berbatasan antara Kelurahan Gedang dan Seberang Masjid.

BACA JUGA :  Ahli Pengairan Australia Sarankan Sistem Drainase Banjarmasin Dikaji Lagi

“Kebanyakan anggaran drainase yang gelondongan itu, dipecah menjadi proyek kecil, sehingga Dinas PUPR Banjarmasin sering menggunakan sistem penunjukan langsung kontraktor yang mengerjakannya,” ucap Matnoor Ali.

Ia mengakui banyak keluhan dari masyarakat, saat musim hujan datang di beberapa kawasan khususnya pinggiran kota menjadi daerah langganan banjir. Hal ini dinilai Sekretaris DPD Partai Golkar Banjarmasin, akibat perbaikan dan perawatan drainase tak menyeluruh, hanya bersifat parsial.

“Ini ditambah saluran pembuangan utama seperti sungai makin dangkal dan menyempit. Inilah mengapa untuk membuat sistem jaringan drainase harus lebih optimal, tentu perlu didukung dana yang cukup besar,” papar Matnoor Ali.

BACA LAGI :  Diguyur Hujan Lebat, Drainase Mampet, Pusat Banjarmasin Digenangi Air

Menurut dia, posisi Banjarmasin yang berada di bawah permukaan air laut juga turut memengaruhi adanya fenomena pasang surut, hingga air sungai meluap ke jalan dan pemukiman warga.

“Sudah sepatutnya, sistem drainase di Banjarmasin lebih ekstra dibandingkan dataran tinggi. Makanya, sistem drainase ini harus khusus di Banjarmasin, berbeda dengan kota-kota lain di Kalsel,” imbuhnya.(jejakrekam)

 

 

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS