Akreditasi RSUD Ulin dan Ansari Saleh Melorot, Dr Izzak : Disuruh Mengulang

AKREDITASI dua rumah sakit milik Pemprov Kalimantan Selatan dikabarkan melorot. Status akreditasi paripurna yang diraih RSUD Ulin Banjarmasin dan RSUD Moch Ansari Saleh, tak diraih dua rumah sakit pada 2018 diterbitkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai lembaga verifikator dan surveyor resmi yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

BERDASAR 16 jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dinilai KARS, ada 7 standar yang difokuskan lembaga ini yakni falsafah dan tujuan, administrasi dan manajemen, staf dan kepemimpinan, fasilitas dan peralatan, kebijakan dan prosedur, pengembangan staf dan program pendidikan serta evaluasi dan pengendalian mutu.

KARS sendiri menerapkan standar akreditasi versi 2012 dengan tingkatan dasar, madya, utama dan paripurna. Nah, tingkat paripurna merupakan kelulusan tertinggi yang didapat rumah sakit. Akreditasi pun dilakukan KARS minimal tiga tahun sekali.

BACA :  Operasional RS Sultan Suriansyah Dinanti, RSUD Ansari Saleh Menuju Akreditasi Tipe 1

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie Fauzy pun mendengar jika akreditasi dua rumah sakit terkemuka di Kalsel, RSUD Ulin dan RSUD Mochmmad Ansari Saleh dari akreditasi paripurna menurun menjadi utama.

“Yang pasti, kami akan tanyakan ke KARS mengapa akreditasi dua rumah sakit milik Pemprov Kalsel ini menurun,” kata Yazidie Fauzy kepada awak media di Banjarmasin, Kamis (21/2/2019).

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie Fauzy

 

Ia mengatakan Komisi IV DPRD Kalsel akan segera bertemu dengan KARS untuk menanyakan apa saja yang telah dinilai, hingga membuat akreditasi dua rumah sakit itu menurun. “ Apa saja tolok ukurnya sehingga terjadi penurunan akreditasi. Apakah sisi pelayanan atau sisi adminitrasi dari dua rumah sakit tersebut,” ucap politisi PKB ini.

BACA JUGA :  Komisi IV DPRD Kalsel Pantau Tunggakan BPJS di RSUD Ulin

Yazidie menegaskan Komisi IV DPRD Kalsel selaku mitra kerja dua rumah sakit ini tentu mendorong agar dua rumah sakit, yakni RSUD Ulin bertipe A dan RSUD Moch Ansari Saleh bertipe B, bisa meraih akreditasi tertinggi yakni paripurna, bukan lagi utama. Hal ini berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan bagi pasien dan masyarakat Kalsel pada umumnya.

“Jika benar, ternyata pada sisi administrasi, tentu pihak rumah sakit harus segera memperbaikinya. Semoga hal itu tidak terkait dengan mutu pelayanan terhadap pasien di dua rumah sakit itu,” ucap mantan Ketua KNPI Kalsel ini.

Yazidie menyebut  rencananya Jumat (22/2/2019) besok, Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel akan langsung menanyakan hal itu kepada KARS di Jakarta.

Sementara itu, Direktur RSUD Mochammad Ansari Saleh Dr Izzak Zoelkarnain Akbar mengatakan akreditasi paripurna yang diraih rumah sakit tetap dicapai, walau pada 2018 ini terjadi penurunan ke utama.

BACA LAGI :  Akui Defisit, BPJS Kesehatan Sebut Tunggakan di RSUD Ulin Hanya Rp 24 Miliar

“Akreditasi yang dilakukan tim surveyor KARS ini menyeluruh selama lima hari di Banjarmasin. Ya, ibarat menilai fasilitas dan pengetahuan manajemen hotel bintang lima, hal itu pula diterapkan KARS,” kata Izzak dikonfirmasi jejakrekam.com, Kamis (21/2/2019).

Ia menceritakan hasil survei dan verifikasi dari lima surveyor yang diterjunkan KARS pada pertengahan Januari 2019 lalu, telah melakukan penilaian terhadap status akreditasi RS Ansari Saleh.

“Beda dengan waktu sebelumnya, kita siap untuk ikuti ujian akreditasi paripurna. Yang pasti, pihak RSUD Ansari Saleh diberi kesempatan oleh KARS untuk remedial berdasar rekomendasinya untuk akreditasi paripurna pada 1-9 April 2019 nanti,” ucap Izzak.

Direktur RSUD Moch Ansari Saleh, Dr Izzak Zoelkarnain Akbar

 

Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Orthopaedi Indonesia (PABOI) Cabang Kalselteng ini menganalogikan layaknya ujian akhir yang ditempuh mahasiswa, tentu ada kesempatan diberi dosen untuk mengulang. “Nah, KARS memberi waktu bagi RSUD Ansari Saleh untuk mengulang akreditasi paripurna. Tentu saja, kami sudah siap,” bebernya.

BACA LAGI :  Direktur RSUD Ulin Berteriak, Tunggakan BPJS Kesehatan Sudah Rp 60 Miliar

Izzak menyebut saat tim surveyor KARS datang, semua yang terlibat di RSUD Ansari Saleh diminta keterangan dan dicecar dengan item-item survei dari level direktur, pejabat struktural, dokter, perawat, apoteker, hingga tukang parkir.

Saat itu, beber Izzak, tentu tidak semua civitas medis RSUD Ansari Saleh siap menerima kedatangan tim surveyor KARS, sehingga yang membuat tidak lulus hanya pada sisi pengetahuan citivitas medis, bukan pada mutu pelayanan rumah sakit.

“Kami hanya mendapat nilai kuning, jadi diminta hati-hati untuk menuju hijau. Makanya, diberi kesempatan KARS untuk  mengulang ujian akreditasi rumah sakit menuju paripurna pada April 2019 nanti,” kata Izzak.

Dengan adanya 1.000 lebih karyawan di RSUD Ansari Saleh, Izzak mengakui tentu tidak seluruhnya siap saat mendapat giliran diwawancara tim surveyor KARS. Saat ini, di rumah sakit di Jalan Brigjen H Hasan Basry ini memiliki 35 dokter spesialis, 25 dokter umum, dan 500 perawat yang dibagi tiga shift kerja dan lainnya.

“Jadi, akreditasi paripurna ini menyangkut pada mutu pelayanan rumah sakit serta pengetahuan civitas medika terhadap item-item yang jadi penilaian KARS,” tegasnya.

Bahkan, beber Izzak lagi, tiga syarat baru yang diberlakukan KARS seperti rumah sakit harus memiliki layakan geriatric untuk pasien lanjut usia (lansia), pola penggunaan rasional antibiotic (PPRA) dan rumah terintegrasi pendidikan dan pelayanan telah dimilik RS Ansari Saleh.

“Jadi, intinya, untuk meraih akreditasi paripurna dari utama butuh persiapan matang dan dukungan semua civitas medika yang ada di RSUD Ansari Saleh,” pungkasnya.(jejakrekam)

 

Penulis Ipik Gandamana/DIdi GS
Editor Didi G Sanusi