Foto : emrecetinblog.com
DEKLARASI digelar oleh sejumlah komunitas yang mengatasnamakan sebagai alumni perguruan tinggi atau universitas untuk memberikan dukungan politik terhadap salah satu pasangan calon presiden (capres, begitu marak di negeri ini. Secara sosiologis, fenomena ini menjadi menarik bila dilihat sebagai strategi memperebutkan simpul-simpul basis patronase.
DI TENGAH meningginya tensi politik, para aktor yang terlibat dalam perebutan panggung kekuasaan semua ruang publik harus diperebutkan melalui berbagai cara untuk memobilisasi dan menguasai wacana publik. Salah satunya adalah fenomena maraknya deklarasi yang digelar atau akan yang degelar para alumni sebuah perguruan tinggi atau universitas.
Tidak hanya itu, institusi-institusi pendidikan, keagamaan, dan sosial pun menjadi lirikan para aktor politik untuk mecari dukungan patronse politik dan klientelisme di tengah dinamika politik semakin liar atau pragmented of society.
Fakta politik saat in,i sangat berbeda di saat rezim Orde Baru berkuasa. Sejak berakhirnya rezim Orde Baru, dinamika politik nasional mengalami pergeseran; yaitu wacana politik publik tidak bisa lagi direpresi oleh alat-alat kekuasaan (aparat keamanan negara) dan oleh partai politik tertentu yang kebetulan partai pendukung penguasa Orde Baru. Cara-cara Orde Baru tidak laku lagi dijual.
BACA : Catatan Dialog Palindangan Noorhalis : Demokrasi Tanpa Partisipasi, Hampa
Kini, riil politik publik tidak bisa lagi didikte mengikuti selera penguasa atau keinginan partai politik. Kini masyarakat politik telah mengalami framented of Sciety atau spill over democracy yang tidak mudah dikendalikan dan di atur mengikuti selera aktor politik. Masyarakat politik semakin liar dalam menentukan pilihan politiknya. Bahkan sudah berani melakungan pembangkan politik (political disobidience), pragmatisme politik dan ketidak percayaan terhadap para politisi.
Celakanya, di tengah menguatnya fragmented of society dan spill over democracy itu, berbanding lurus pula menguatnya pragmatisme politik yang tidak terkendali yang semakin menguat di tengah masyakat politik. Ini fenomena paradoks atau anomali politik yang sudah terstruktur dan semakin memperlihatkan wajah bopeng demokrasi pasca Orde Baru berkuasa (Winters, 2011, Hadiz, 2010, Aspinall, 2016, As’ad, 2015, 2016).
Maraknya fenomena deklarasi atau apa pun istilahnya di sejumlah daerah dan kota menjelang tarung bebas kontestasi politik pada 17 April 2019, adalah strategi membangun basis patronase politik dan strategi mobilisasi dukungan politik. Detik per detik saat ini, apa pun bentuk simpul-simpul basis massa itu harus rakit, disulam dan kalau perlu ditransaksikan secara politik. Pikiran dan gestrur politik tidak berada di luar hampa kepentingan, punya muatan politik, ada hidden interest.
BACA JUGA : Kutukan Demokrasi dan Politisasi Kebencian
Pertanyaanya adalah: Siapa yang mendapatkan apa? Ini medan laga kekuasaan. Ketika kontestasi politik di negeri ini telah menjadi industri, menjadi pasar gelap demokrasi, hanya pemilik modal besar yang bisa menguasai panggung kekuasaan. Faktanya memang demikian.
Lalu bagaimana orang-orang yang ikut dalam kompetasi politik di tengah banalitas politik di mana kuasa modal menjadi parameter etis menjadi keterpilihan seseorang menjadi legislator atau penguasa. Kalau saja kuasa modal telah menjadi kalkulasi seseorang menjadi penguasa atau pejabat publik, maka negeri ini lambat atau cepat telah menggali kuburannya sendiri.
Gerakan reformasi politik pada tahun 1997 lalu, dengan harapan melahirkan sistem demokrasi berkualitas, seiring perjalanan waktu justru demokrasi saat ini terperangkap dalam demokrasi oligarki. Yaitu, demokrasi yang dikendalikan oleh para oligark yang memiliki kuasa modal.
BACA LAGI : Demokrasi Kalsel Masih Tahap Belajar di Bawah Kendali Kuasa Uang
Oleh karena itu, wajar bila apa yang kita saksikan saat ini bahwa hanya calon legislatif yang bermodal besar saja yang bisa memenuhi baliho dan iklan politik berbiaya tinggi. Coba tengok di jalan-jalan, iklan politik itu lebih banyak didominasi oleh caleg yang punya modal besar walau pun minus wawasan dan modal politik, modal sosial, tapi sekali sekadar mengandalkan modal uang. Ini industri demokrasi yang sedang kita tonton menjelang perhelatan politik nasional yang semakin binal.(jejakrekam)
Penulis adalah Staf Pengajar FISIP Uniska MAB
Ketua Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin
Pencarian populer:Patronase Penguasa Orde Baru