Foto : Istimewa
DIREKTUR Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT RI, Taufik Madjid menyampaikan beberapa pesan dan harapan saat mewakili Menteri Desa membuka workshop penyusunan roadmap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) 2020-2025 tingkat nasional di Jakarta, Rabu malam (13/2/2019).
DIHADAPAN ratusan peserta workshop dari seluruh provinsi di Indonesia, Dirjen PPMD berharap agar hasil kajian roadmap TPP yang dilakukan provinsi dapat diintegrasikan menjadi satu. Diketahui, kajian roadmap yang dilakukan provinsi bekerjasama dengan perguruan tinggi di daerah masing-masing. Taufik meyakini, dengan terintegrasinya hasil kajian roadmap dapat menghasilkan kajian kebijakan program pendampingan yang efektif dan efisien secara nasional.
“Sekarang ini pertanyaannya, sudah sejauh mana kontribusi kita (pendamping-red) dengan program pendampingan? Itu pertanyaannya. Yang ditanyakan bukan lagi soal sudah apa kontribusi kita,”kata Taufik.
BACA : Alokasi Dana Desa Akan Naik 2 Kali Lipat
Dirjen PPMD mengingatkan kepada seluruh pendamping desa di Indonesia, bahwa saat ini Kemendesa dan pendamping desa berada dalam “program besar”, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini dibiayai negara dengan dana yang sangat besar. Olehnya itu, ouput yang dihasilkan wajib hukumnya memberi kontribusi yang sangat besar pula. “Beri kontribusi terbaikmu. Kontribusi terbaikmu,”ujar Taufik.
Sebagai kementerian yang menjalankan fungsi pembangunan desa dengan pembiayaan dari dana desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Taufik menegaskan agar manfaat dana desa harus benar-benar sesuai semangat UU tersebut. Desa dan masyarakatnya menjadi maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Dan saat ini pencapaian yang dihasilkan dari dana desa sangat menggembirakan.
“Tadi pagi (13 Februari 2019,red) Pak Menteri Desa bertolak ke Roma, Italia. Pak Menteri akan memberi paparan di hadapan 123 negara, terkait capaian dan keberhasilan desa di Indonesia. Tentunya, itu tak lepas dari dana desa dan program pendampingan,”kata Taufik.
Secara nasional, angka kemiskinan di desa sudah turun sekitar 1,2 juta. Jumlah desa yang berstatus mandiri, maju, dan berkembang, juga bertambah setiap tahunnya. Dan pendapatan perkapita masyarakat desa naik dua kali lipat dibanding sebelumnya. Ekonomi masyarakat desa sudah semakin kuat. Pencapaian tersebut, kata Taufik, karena manfaat adanya dana desa dan program pendampingan.
BACA JUGA : Dijatahi Pusat Rp 27,5 Triliun, Dana Desa 2019 Naik Rp 1,506 Triliun
“Jumlah tenaga pendamping desa yakni 39 ribu secara nasional. Ini yang saya harap terus dijaga kinerja dan semangatnya,” ucap mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara ini.
Di akhir sambutannya, Taufik menyampaikan agar kegiatan workshop dapat menghasilkan roadmap TPP periode 2020-2025 yang sesuai harapan. Sehingga nantinya bisa diketahui apa yang akan dilakukan, dan apa yang harus diperbaiki ke depannya. Apakah ada pendekatan lain yang harus dilakukan, ataukah yang ada sekarang tinggal dipertajam lagi. “Roadmap TPP 2020-2025 ini nanti, juga kita tembuskan ke Kementerian Bappenas,”demikian Taufik.
Sementara itu, Direktur PMD Kemendesa M Fachri dalam laporan panitianya menginformasikan, dari 33 provinsi (minus DKI Jakarta) yang mengelola dana desa, saat ini sudah 22 provinsi yang telah menyelesaikan kajian roadmap TPP-nya. Masih ada 11 provinsi lagi yang sementara menyelesaikan kajian roadmap. Jika tidak ada halangan, bulan Mei 2019 nanti sudah finish kajiannya.
BACA LAGI : Agar Dana Desa Maksimal, DPMD Minta APBDes Tepat Waktu
Fachri menyampaikan, kegiatan workshop semoga menghasilkan kebijakan pendampingan desa yang tepat sasaran untuk 5 tahun ke depan. Apalagi workshop kali ini memiliki lima tujuan utama. Pertama; terlaksananya studi perguruan tinggi tentang roadmap tenaga pendamping. Kedua; terjadi umpan balik dari peserta terhadap hasil studi roadmap tenaga pendamping.
Ketiga, sebut dia, tersosialisasinya pengelolaan dana DOK P3MD dan PID tahun 2019. Keempat; terkonsolidasinya hasil final pendapataan nasional (SPI), dan yang kelima; terkonsolidasinya hasil verifikasi dokumen pembelajaran inovatif. “Saat ini, sudah tersedia puluhan ribu dokumen pembelajaran hasil dari kerja-kerja inovatif yang siap ditiru desa-desa dalam memajukan dan memandirikan desa,”tandas Fachri.(jejakrekam)