Foto : Dok DPRD Banjarbaru
TIDAK seperti di kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan, selalu ada partai yang dominan (mayoritas) meraih kursi di setiap pemilu, di Banjarbaru sebaliknya. Dari empat kali pemilu (1999, 2004, 2009, 2014), selisih perolehan kursi sangat rapat jaraknya antara yang tertinggi, kedua, ketiga, dan seterusnya.
SEJAK ditetapkannya sebagai kotamadya pada 27 April 1999 (sejak 27 Agustus 1968 menyandang sebagai kota administratif), Kota Banjarbaru langsung melaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPRD-nya yang baru dibentuk.
Pemilu 1999 yang digelar 7 Juni 1999, saat gelora reformasi digaungkan tersebut, secara nasional PDI P berhasil menjadi pemenang (33,74 persen), Golkar (22,44 persen) dan PPP (12,55 persen).
Posisi tiga besar secara nasional tersebut juga sama dialami di Kota Banjarbaru saat itu, dimana PDI P berhasil meraih sebanyak 7 kursi, Golkar 6 kursi, dan PPP 3 kursi. Jumlah kursi di DPRD Banjarbaru saat itu sebanyak 25 dan dikurangi 3 kursi untuk jatah TNI/Polri.
BACA : PDIP Kuasai Tala dan Tanbu, NasDem di Kotabaru
Pemilu 2004 posisi tiga besar masih sama, saat itu Golkar yang tertinggi jumlah kursinya (6), PDI P (4), PPP (3), dibuntuti oleh PKB juga meraih 3 kursi. Sedangkan PAN, Demokrat, dan PBR masing-masing dengan 2 kursi.
Pemilu 2009, Golkar unggul terpaut 1 kursi dari PDIP dan Demokrat, dan 2 kursi dari PPP. Golkar meraih 5 kursi, PDIP dan Demokrat sama-sama dengan 4 kursi dan PPP mengoleksi 3 kursi.
Kemudian, hasil Pemilu 2014 menunjukkan hal yang sama dengan Pemilu 2009. Terutama bagi Golkar yang meraih 5 kursi dan PDIP dengan 4 kursi. Di pemilu ini perolehan kursi PPP dan Gerindra masing-masing juga sama dengan PDIP yang meraih 4 kursi. Demokrat, PKB, dan NasDem masing-masing mengoleksi dengan 3 kursi. PAN dengan 2 kursi, sedangkan Hanura dan PKS masing-masing 1 kursi.
BACA JUGA : Pulau Jawa Masih Menguasai 53,21 Persen Kursi DPR
Dengan melihat komposisi perolehan kursi dari empat kali pemilu tersebut, maka bisa diasumsikan bahwa peta politik di Kota Idaman ini tidak mengalami perubahan yang signifikan alias stagnan. Bisa jadi ini dikarenakan karakteristik masyarakatnya yang cukup heterogen, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan faktor-faktor lainnya sebagai kawasan yang terbuka.
Seiring tumbuh pesatnya perkembangan yang dialami Kota Banjarbaru, kota ini juga dijuluki sebagai kota pendidikan, pusat perkantoran, perekonomian dan perdagangan. Bahkan sejak dari dulu kota ini juga digadang-gadang sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan menggantikan Banjarmasin.
Sejak Pemilu 2014 jumlah kursi yang tersedia di DPRD Kota Banjarbaru juga bertambah menjadi 30 kursi, hal itu disebabkan jumlah penduduknya yang sudah mencapai sekitar 230.000-an jiwa.
BACA LAGI : Perolehan Kursi Partai Tak Selalu Berbanding Lurus
Pemilu 2019 yang sebentar lagi digelar, dengan memadukan Pileg dan Pilpres tentu menjadi hal yang sangat dinantikan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk warga Kota Banjarbaru.
Apakah nantinya peta kekuatan politik di DPRD Kota Banjarbaru akan berubah atau sama saja dengan hasil pemilu-pemilu sebelumnya? Tentu sangat tergantung dari dinamika politik yang terjadi dalam masyarakat Kota Banjarbaru itu sendiri.
Pemilu memang tidak semata mencari siapa yang menang. Tapi, bagaimana partai-partai politik yang memiliki wakil-wakilnya di lembaga perwakilan, dapat menjalankan fungsinya untuk menjembatani segala kepentingan warga kotanya yang dituangkan dalam sebuah kebijakan bersama.(jejakrekam)
Penulis adalah Aktivis Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalsel
Mantan Komisioner KPU Kabupaten Batola