Foto : Muha
PEMKAB Hulu Sungai Utara (HSU) menjamin kesehatan warga masyarakatnya secara keseluruhan sejak lahir dan dimanapun berada. Asalkan tercatat sebagai warga HSU, maka akan mendapatkan pelayanan kesehatan kelas III dari BPJS. Untuk itu, Pemkab HSU menyiapkan dana di APBD tahun 2019 kurang lebih Rp 30 milyar.
BUPATI Wahid mengatakan program kesehatan bagi seluruh masyarakat ini merupakan program utama dari pada pemerintah pusat sampai kesemua tingkatan dan desa, sehingga kewajiban pemerintah provinsi dan daerah kabupaten HSU yakni menindaklanjuti hal tersebut dengan sebaik-baiknya.
BACA : Ingin mencetak Generasi Emas, Ponpes Nurul Amin Alabio Gelar NAFIS II
Dengan ditandatanganinya kerjasama antara Pemkab HSU dan BPJS kesehatan maka dengan ini kabupaten HSU menjadi kabupaten ketiga di Kalsel yang telah berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan tersebut bersama dengan Kabupaten HSS dan Kabupaten Balangan.
Pemkab HSU, sebutnya Wahid, berkomitmen melalui jaminan kesehatan BPJS memberikan jaminan kesehatannya secara semesta kepada seluruh masyarakat yang selama ini tergolong tidak mampu.
“Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang telah menerima jaminan kesehatan Nasional dan kartu Indonesia sehat adalah sebanyak 231.522 jiwa atau 100% dari total penduduk HSU, dengan itu seyogyanya tidak ada lagi permasalahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan di semua sarana kesehatan yang ada di Kabupaten HSU,” tegasnya.
BACA JUGA : Menerobos Rawa, Bagikan Buku, Sebarkan Budaya Dongeng di Paminggir
Mantan Ketua DPRD HSU ini menghimbau kepada seluruh masyarakat HSU untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut dengan sebaik-baiknya, bagi kepala desa dan aparat desa lainnya juga dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat.
“Jika sakit jangan segan-segan untuk segeralah berobat menurut jenjangnya, di puskesmas hingga rujukan yang lebih tinggi, sesuai keperluannya” jelasnya.
BACA LAGI : Bersihkan Sampah Kiriman yang Menumpuk, BPBD HSU Terjunkan TRC
Ketua DPD Golkar HSU ini, juga berpesan kepada seluruh Aparat desa agar dapat memberikan laporan data dari pada warganya, baik bagi warga yang telah meninggal dunia atau yang baru lahir, agar jumlah tanggungan jaminan kesehatan bagi pemerintah daerah dapat tepat sesuai dengan jumlahnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Barabai Sugianto berharap dengan adanya jaminan kesehatan ini, segala keluhan seluruh masyarakat mengenai pelayanan kesehatan dapat ditanggulangi, tinggal melaporkan data peserta jaminan kesehatan bagi yang belum terdaftar.
Sugianto mengakui, penerima jaminan kesehatan secara cuma cuma dari pemerintah dengan penerima jaminan kesehatan secara mandiri tidak banyak perbedaan dari segi pelayanan, hanya saja ketentuan bagi penerima bantuan dari pemerintah saja yang sudah diatur dengan persyaratan tertentu. (jejakrekam)