Foto : Dokumentasi
PERSOALAN di internal KPU Kalimantan Selatan terkuak ke publik. Ini setelah rapat pleno KPU Kalsel memutuskan menggantikan Edy Ariansyah sebagai ketua, dan menunjuk komisioner lainnya, Sarmuji menduduki posisi pimpinan lembaga penyelenggara pemilu itu, Rabu (23/1/2019) siang.
MANTAN Ketua KPU Kalsel Samahuddin Muharram pun menilai lumrah jika terjadi rotasi atau rolling jabatan ketua di lembaga penyelenggara pemilu, karena menganut asas kolektif kolegial.
“Selama ini, saya melihat tidak ada masalah internal di KPU Kalsel di era kepemimpinan saudara Edy Ariansyah. Jadi, lumrah saja jika terjadi persoalan semacam itu,” kata Samahuddin Muharram kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Rabu (23/1/2019).
BACA : Edy Ariansyah ‘Dilengserkan’, Sarmuji Diputuskan Ketua KPU Kalsel
Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalsel ini meminta agar masalah pergantian ketua telah selesai dengan dicapainya keputusan dalam rapat pleno yang dihadiri lima komisioner pada Rabu (23/1/2019).
“Sudah saatnya, KPU Kalsel fokus untuk menghadapi persoalan teknis yang sifatnya eksternal misalnya terkait dengan logistik, namun kenyataannya di tubuh KPU sendiri tidak selesai” kritik Samahudin.
Staf khusus bidang politik Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ini menegaskan sah-sah saja jika empat komisioner KPU menginginkan pergantian pucuk pimpinan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan bernama rapat pleno.
BACA JUGA : Empat Komisioner Sepakat, Edy Ariansyah Jabat Ketua KPU Provinsi Kalsel
“Usai pergantian ketua, saatnya jajaran komisioner dan sekretariat di KPU Kalsel harus menjaga harmonisasi. Jadi, siapa lagi yang menyelesaikan persoalan teknis kepemiluan, kalau bukan mereka di KPU Kalsel,” cecar dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.
Menurut Samahuddin, masalah pergantian pucuk pimpinan KPU Kalsel dari Edy Ariansyah kepada Sarmuji, tidak akan berpengaruh terhadap persiapan Pemilu 2019 yang tinggal hitungan bulan.
“Efektinya, saat tinggal kurang dari tiga bulan lagi, persiapan untuk hari pemungutan suara Rabu, 17 April 2019 harus jadi fokus utama KPU Kalsel,” kata Samahuddin.
BACA LAGI : Eks Ketua KPU Kalsel Jamin Penggunaan Dana Hibah Pilkada 2015 Tak Bermasalah
Belajar dari kasus itu, Samahuddin menghendaki agar para komisioner KPU Kalsel menjaga soliditas, dan tidak ada kesan lagi satu orang yang paling dominan atau ‘one man show’.
“Jangan sampai anggapan one man show itu mencuat lagi. KPU itu kepimpinan bersifat kolektif kolegial. Jadi, pengambilan keputusan tertinggi ada di rapat pleno, sehingga semua anggota komisioner punya hak yang sama dalam rangka membangun argumentasi,” pungkas Samahudin.(jejakrekam)