Foto : Afdi Achmad
DEWAN Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) Kalsel melakukan evaluasi program kerja organisasi pada rapat pengurus serta anggota yang digelar di Aula Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalsel, Jumat (18/1/2019).
KETUA DPP Intakindo Kalsel Nanda Pebrian mengungkapkan, pihaknya menampung usulan kegiatan yang diinisiasi anggota seperti bidang teknik sipil melakukan pelatihan perhitungan struktur, pelatihan anggaran biaya, pelatihan spesifisikasi teknis.
Begitu pula bidang lingkungan, dengan memberikan pelatihan penyusunan UKL/UPL, dan bidang arsitektur melakukan pelatihan penggunaan drone, dan pelatihan penyusunan gambar kerja gedung. “Nah, usulan program seperti inilah yang akan kita evaluasi dan kita rencanakan ke depan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, dengan jumlah anggota 300 orang lebih mampu membawa Intakindo ke arah lebih berkualitas, mengingat semua bidang tenaga ahli ada di organisasi profesi tersebut. “Kami per triwulan menggelar rapat dan melakukan evaluasi kegiatan, sehingga kegiatan berikutnya akan semakin baik,” bebernya.
Nanda Pebrian mengaku anggota Intakindo merupakan yang terbesar jumlahnya di Kalsel, yang memiliki 5 bidang tenaga ahli dan 32 sub bidang tenaga ahli. “Bidang tenaga ahli di Intakindo mencakup sipil, arsitektur, mekanikal, lingkungan, dan elektrikal,” tambah konsultan ternama ini.
BACA : Jamin Ahli Konstruksi Bersertifikat, 30 Sarjana Teknik Uvaya Diuji Intakindo-LPJK
Ketua LPJK Kalsel Subhan Syarief mengapresiasi organisasi profesi seperti Intakindo yang dinamis dalam menjalankan roda organasasi. “Roda organisasi Intakindo harus berjalan dengan baik melalui program kerja yang telah tersaji melalui rapat pengurus dan anggota,” tuturnya.
Mengingat saat ini, tambah Subhan Syarief, tantangan ke depan relative tinggi persaingan, sehingga semua tergantung keahlian masing-masing, khususnya tenaga ahli.
“Jika berbicara UU No 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, maka sejumlah paradigma muncul untuk profesi di bidang keteknikan. Bahkan pola digitalisasi memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha dalam penerbitan sertifikasi,” imbuhnya.(jejakrekam)