Foto : Dokumen
KEBERHASILAN Banjarmasin meraih Adipura menjadi kebanggaan bagi warga Kota Seribu Sungai. Terlebih lagi Adipura ini, yang keempat secara beruntun diraih Banjarmasin.
PLANOLOG dari Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) Kalsel, Nanda Febryan Pratamajaya berpendapat Adipura sebagai momentum untuk mewujudkan Banjarmasin yang tidak hanya bersih, hijau, dan sehat, namun juga berkelanjutan dalam mewujudkan sebagai kota yang layak huni (livable city).
“Kota yang berkelanjutan harus mampu mengintegrasikan aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan juga pembangunan lingkungan dengan turut mendorong partisipasi aktif masyarakatnya,” kata Nanda.
Baginya untuk mewujudkan kota yang bersih, hijau dan sehat tentunya dibutuhkan kerjasama semua pihak tidak hanya pemerintah saja.
“Berbagai isu serta permasalahan lingkungan khususnya di wilayah perkotaan, tentunya butuh penataan dan kepedulian dari masyarakat di Kota Banjarmasin,” ucap papar ahli perencanaan kota jebolan Universitas Brawijaya ini.
BACA : Susul Surabaya dan Jakarta, Banjarmasin Raih Adipura Kota Besar
Untuk menciptakan lingkungan bebas dari sampah, lanjutnya, selain terus meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan, Pemkot Banjarmasin harus menggerakkan masyarakat melalui komunitas-komunitas peduli lingkungan yang ada di tiap wilayah dan terus memaksimalkan bank-bank sampah serta pengelolaannya melalui daur ulang sampah.
“Perolehan Adipura penting, tapi yang jauh lebih penting adalah Pemerintah Kota Banjarmasin perlu segera memperhatikan visi kota ini, yaitu sebagai Kota Seribu Sungai yang aman, nyaman, dan menarik dalam mendukung kemajuan kegiatan sosial, budaya, pariwisata, perdagangan dan jasa dengan menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan,” ungkap Nanda.
Ia menyebut, perwujudan visi kota ini tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan pelaksanaan kebijakan, berupa program dan kegiatan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan penataan ruang kota.
Ia menuturkan, beberapa permasalahan yang mencuat di beberapa tahun terakhir yang behubungan dengan isu lingkungan seperti Lanting (rumah terapung) merupakan ciri khas pemukiman tepi sungai, namun saat ini semakin tidak tertata dan tidak nyaman dipandang mata.
“Lalu kondisi pasar yang hampir seluruhnya kotor, belum ada pasar yang menawarkan kenyamanan dan kebersihan di kota ini kemudian kondisi air sungai yang menurun akibat sampah yang memenuhi badan sungai menjadikan kesan sungai yang kotor,” jelas Nanda.
Ia menambahkan, minimnya pemanfaatan transportasi sungai oleh masyarakat kota hingga fakta Banjarmasin yang berada 60 cm di bawah permukaan laut, yang berpotensi terjadinya genangan cukup tinggi di kota ini, namun belum ada upaya mitigasi untuk menangani hal tersebut.
“Belum lagi dari kurang lebih 195 ruas sungai yang ada, lebar sungai makin menyempit karena abrasi dan pengurukan sungai akibat pembangunan plus orientasi bangunan rumah yang berada di pinggir sungai cenderung membelakangi sungai sehingga memberikan kesan buruk karena sungai dijadikan sebagai beranda belakang rumah,” terang Nanda.
BACA JUGA : Terparah Banjarmasin Selatan, Tersisa 150 Ribu Hektare Area Kumuh Perlu Dituntaskan
Hal ini diperparah, lanjutnya, dengan minimnya even wisata yang mengedepankan potensi sungai mengakibatkan makin jauhnya kesan Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai.
“Berbagai isu lingkungan yang ada di depan mata, perlu kiranya dijawab oleh pemerintah kota saat ini, yaitu upaya apa saja yang telah dilakukan dan kapan permasalahan lingkungan tersebut dapat diselesaikan,” tambahnya.
Bagi Nanda, lingkungan dan sistem pemerintahan yang baik dan berkelanjutan diyakini akan berperan strategis dalam mendorong pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah.
“Program Adipura juga diharapkan menjadi instrumen pendorong tercapainya target pengurangan 20 persen sampah nasional pada 2019 dalam rangka mewujudkan Indonesia bersih sampah sebagai penerapan amanah UU Nomor 18/2008 tentang Bersih Sampah 2020,” pungkas Nanda.(jejakrekam)