Ada Razia Buku Beraliran Kiri, Kader GMNI Banjarmasin: “Itu Bukti Literasi Kita Dangkal”

BELAKANGAN waktu terakhir  publik dihebohkan dengan penyitaan buku-buku yang dianggap berbau  ‘kiri’ oleh militer. Ambil contoh, aksi aparat gabungan dari Kodim dan Kejaksaan Negeri Padang menyita sejumlah buku yang diduga mengandung paham komunisme.

ADA lima judul buku yang diamankan, yaitu ‘Kronik 65’, ‘Mengincar Bung Besar’, ‘Jas Merah’, ‘Anak-anak Revolusi’, dan ‘Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno dan Soeharto’. Bahkan buku yang disita adalah karya sang proklamator Soekarno yang berjudul Jas Merah.

Banyak pihak lantas menyayangkan tindakan penyitaan buku. Salah satunya adalah para kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjarmasin lantaran sikap ini dianggap bertentangan dengan semangat literasi.

M. Luthfi Rahman, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPC GMNI Kota Banjarmasin menyebut hasil berbagai survei internasional menyatakan bahwa Indonesia dilanda kedangkalan literasi, dan aksi aparat melakukan “pemberangusan” buku menunjukan bukti nyata betapa dangkalnya literasi Indonesia.

BACA: GMNI Desak Pemerintah Terapkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok…

“Karena rendahnya minat membaca membuat kurangnya pemahaman – pemahaman mengenai isu komunisme dan gerakan – gerakan radikal fundamentalis yang dijadikan dalih mereka untuk melakukan sweeping berbagai buku,” kata Luthfi.

Baginya, tindakan penyitaan sejumlah buku yang dianggap kiri juga sudah terlampau dosis  karena mengabaikan sistem demokrasi yang menghormati kebebasan berekspresi, kebebasan membaca, dan kebebasan berpikir.

“Padahal kebebasan berekspresi, membaca, dan berpikir dijamin oleh konstitusi kita. Seharusnya dengan keadaan kita yang dangkal literasi ini pemerintah bertanggung jawab mengusahakan agar mempermudah akses terhadap buku – buku yang bermutu sejalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Senada,  Sekretaris DPC GMNI Kota Banjarmasin, M. Ridho A. G. D memandang penyitaan buku adalah sebuah langkah mundur dalam meningkatkan minat baca. Ia meminta pemerintah tidak tutup mata dengan fenomena ini.

BACA JUGA: Konflik Agraria, Potensi Lokal Digusur Kekuatan Korporasi

“Jangan sampai pemerintah dan aparat melakukan penggembosan terhadap jendela intelektual masyarakat dengan penyitaan buku tersebut,” ucap Edo sapaan akrabnya.

Dia berharap penyitaan buku jenis apapun tidak terjadi di Kota Banjarmasin, karena berbicara untuk mencari sumber literasi saja sudah dirasa sangat sulit.

“Dan di era globalisasi yang tumbuh begitu cepat secara tidak langsung akan menjauhkan masyarakat dari sentuhan berbagai literatur yang justru berperan besar dalam mengembangkan kerangka berpikir masyarakat itu sendiri,” tutup Edo. (jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Donny Muslim