Konversi Taksi Kuning Jadi Bus Mini, Ketua Organda Minta Pemkot Pakai Hati Nurani

RENCANA Pemkot Banjarmasin mengkonversi taksi kuning menjadi bus mini menuai beragam respons. Ada yang menyambutnya secara baik, ada pula yang meragu. Benarkah kebijakan ini bisa menjadi jawaban mengatasi masalah transportasi publik yang kian sepi? Atau, justru menambah runyam masalah?

KETUA Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Banjarmasin, Asqolani, menyebut niat pemkot sebenarnya sudah baik. Namun, yang perlu diberi garis bawah bahwa harus ada kajian mendalam. Agar para pengusaha angkot taksi kuning tidak merasa dirugikan. Lantaran mata pencahariannya langsung dihilangkan begitu saja.

“Mau bagaimana saja, masih ada ratusan orang yang bekerja lewat taksi kuning ini,” ucapnya kepada jejakrekam.com, Kamis (10/1/2019).

Bagi Asqolani, selain berpotensi memutus mata pencaharian, regulasi konversi taksi kuning dinilai akan menambah daftar panjang derita para sopir yang sebelumnya sudah tersaingi dengan angkutan berbasis daring (online) jika tak ditangani dengan baik.

“Meski penghasilannya sudah tidak seperti dulu lagi, tetapi, saya lihat masih banyak yang menggantungkan hidupnya dengan taksi kuning itu. Ibaratnya, orang ini sudah sekarat, malah disuntik racun, tentu langsung mati,” tegasnya lagi.

BACA: Dinilai Tak Sesuai Standar Lagi, Taksi Kuning Bakal Dikonversi jadi Bus Mini

Andai kata taksi kuning benar-benar dihapuskan, dia mengimbau pemkot terlebih dahulu wajib melakukan komunikasi dengan para sopir sekaligus memberi solusi alternatif. “Tentukan dulu langkahnya. Apakah dipekerjakan? Jadi, jangan begitu cepat untuk memutuskan penghapusan,” katanya.

Menurutnya, untuk saat ini saja harga satu unit taksi kuning ini sudah hancur-hancuran, dengan kisaran Rp 4 juta hingga Rp 5 juta. Jika dibandingkan, lebih mahal membuka usaha ojek dengan membeli sepeda motor Rp 15 juta dibandingkan membeli taksi kuning yang lebih murah. “Artinya mereka berharap di situ,” jelasnya.

Terkait wacana pemerintah meminta sopir taksi kuning untuk membentuk koperasi, Asqolani menilai rencana itu malah berpotensi menambah masalah. Lantaran para sopir pasti tak mampu dengan keterbatasan dana yang dimiliki. Apalagi harus membeli bus dengan cara patungan.

“Pemerintah harus menggunakan hati nurani juga, kasihan para supir. Mereka pun terkadang tidak tiap hari menyupir, karena ada jalur-jalur yang bisa atau tidak dikerjakan. Tetapi pada saat jalur itu bisa menaksi, maka mereka menaksi. Kadang-kadang mereka mencari borongan,” katanya.

Asqolani juga berharap jika kebijakan ini berlaku, maka pemberian subsidi dengan semurah-murahnya merupakan hal yang mesti diprioritaskan pemkot. “Lebih baik membantu mereka dengan memberikan subsidi dan mencarikan jalur-jalur yang memang dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu sopir taksi taksi kuning di Sentra Antasari, Juis menyatakan pemerintah perlu berpikir ulang untuk mengganti taksi angkutan dengan bus mini. “Yang ada saja sudah tidak ada penumpang, apalagi diganti dengan itu,” ujarnya pesimistis.

BACA LAGI: Menanti Senja Kala Taksi Kuning di Terminal Sentra Antasari

Menurut Juis, pangkal masalah lesunya transportasi publik sebenarnya bukan pada angkot yang tak diminati lagi. Tetapi, masalah bermula saat regulasi mengenai angkutan konvensional dan online tak diatur secara jelas. “Harusnya diatur sedemikian rupa agar sama-sama menguntungkan,” kata dia.

Kondisi terakhir, Juis menceritakan jalur angkutan kota taksi kuning dipangkas menjadi empat trayek saja. Diantaranya, Jalan Brigjend Hasan Basry, Terminal Kilometer 6, Jalan Belitung, dan kawasan Banjar Raya.

Untuk menyiasati sepinya penumpang, dirinya membuka jasa carter angkutan dengan harga yang bervariatif. Ambil contoh, untuk ke Banjarbaru dikenakan Rp 200 ribu, sedangkan Martapura sebanyak Rp 250 ribu.

“Jadi, kadang-kadang ada saja yang menelepon untuk menghadiri perkawinan maupun pengajian. Itulah cara saya untuk menutupi biaya taksi yang disewa sebanyak Rp 500 ribu,” pungkasnya. (jejakrekam)

Penulis Arpawi
Editor Donny Muslim