Foto : Didi GS
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Banjarmasin berbangga hati. Target pendapatan yang dikejar ternyata melampaui perkiraan pada tahun anggaran 2018. Ditarget pendapatan daerah mencapai Rp 1,559 triliun, tercapai Rp 1,578 triliun atau mengalami surplus Rp 19 miliar lebih.
DATA ini diungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Kota Banjarmasin Subhan Noor Yaumil. Menurut dia, target pendapatan yang digunakan untuk belanja daerah dipatok Rp 1,559 triliun, berhasil terealisasi lebih dari 100 persen pada akhir 2018 lalu.
“Jumlahnya kurang lebih Rp 1,578 triliun. Jadi surplus sekitar Rp 19 miliar lebih,” ucap Subhan Noor Yaumil kepada awak media, Jumat (5/1/2019).
Dia menyebut kontribusi berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp 279,84 miliar ini terealisasi 99,29 persen. Terdiri dari pajak daerah tercapai 100 persen dari target Rp 177 miliar. “Pajak daerah bisa terealisasi sebesar Rp 190 miliar, jadi ada Rp 12 miliar melebihi target,” kata Subhan.
Menurut dia, komponen PAD yang melebihi target di antaranya pajak hotel dari target Rp 17,6 miliar teralisasi Rp 18 miliar, pajak restoran awalnya Rp 40 miliar terealisasi sekitar Rp 44,7 miliar.
“Yang paling menggembirakan adalah pajak hotel. Ditarget Rp 12 miliar, terealisasi Rp 13,1 miliar. Kemudian, pajak bumi bangunan (PBB) dipatok Rp 25 miliar, terealisasi Rp 26,3 miliar lebih. Padahal, tiga tahun belakangan ini, pajak hotel dan PBB tak pernah mencapai target,” ungkapnya.
BACA : Pemkot Banjarmasin Genjot Tiga Pajak Daerah Primadona
Masih menurut Subhan, pajak reklame ditarget Rp 3,6 miliar, bisa dikumpulkan Rp 3,8 miliar. Belajar dari itu, Subhan mengatakan pemerintah kota akan meningkatkan lagi dengan pendataan ulang khusus sektor pajak reklame.
Berlanjut ke pajak penerangan jalan, Pemkot Banjarmasin berhasil memungut sebanyak Rp 45 miliar dari target Rp 42 miliar. Sedangkan, pajak parkir dari target Rp 5,035 miliar, terealisasi Rp 5,1 miliar lebih.
“Hanya pajak sarang burung walet yang belum bisa memenuhi target. Sebelumnya Rp 350 miliar, hanya terealisasi Rp 165 miliar lebih,” paparnya.
Khusus retribusi daerah dari target Rp 32 miliar lebih hanya terealisasi 99,82 persen. Menurut Subhan, banyak item untuk pemungutan retribusi daerah, salah satunya retribusi pelayanan kesehatan hanya memberikan kontribusi sebesar 91,5 persen dari target Rp 2,9 miliar, terealisasi Rp 2,6 miliar.
BACA JUGA : Kepala Bakueda Banjarmasin Pastikan Tetap Pungut Pajak Pentas Seni
Kata Subhan lagi, item lainnya seperti retribusi pelayanan persampahan dari target Rp 14,2 terealisasi Rp 14,8 miliar. Untuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan ini target Rp 4 miliar lebih, terealisasi Rp 4,04 miliar dan retribusi pelayanan pasar tercapai 111 persen dari target Rp 3,7 miliar terealisasi Rp 4,1 miliar.
“Pada sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor dari target Rp 2 miliar, terealisasi Rp 2,1 miliar lebih lalu. Kemudian, retribusi pelayanan tera dan tera ulang ini yang ditarget Rp 100 juta terealisasi Rp 125 juta lebih,” urai Subhan.
Ia menuturkan dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi berkontribusi hanya Rp 3 juta lebih. Ini karena raperda yang mengatur pemungutan retribusi menara telekomunikasi baru saja diparipurnakan di DPRD Banjarmasin.
“Kemudian retribusi tempat pelelangan ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ini dari target Rp 135 juta, kini mencapai 181 juta. Kemudian, retribusi rumah potong hewan belum mencapai target, yakni 66.82 persen,” sebutnya.
BACA LAGI : Kepala Bakueda Banjarmasin Sebut Masalah Aset Warisan Walikota Terdahulu
Subhan melanjutkan retribusi tempat rekreasi olahraga, dan retribusi tempat jualan minuman beralkohol, kompak nihil tidak memberikan kontribusi.
“Untuk izin trayek (angkutan umum), target Rp 42 juta terealisasi Rp 55,5 juta. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing hanya terealiasi 63,94 % ini karena minimnya tenaga asing yang masuk di Kota Banjarmasin,” ucap Subhan.
Ia menambahkan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi tahun ini 110 persen terealisasi disalurkan ke Pemkot Banjarmasin dari target Rp 168 mliar itu terealisasi sebanyak Rp 180 miliar dan dana perimbangan juga tercapai 100 persen.
“Untung piutang PBB sekitar Rp 75 miliar, kami masih melakukan cleansing data, untuk mengetahui masih aktif sebagai objek pajak atau tidak,” pungkas Subhan.(jejakrekam)