Foto : Sayyidil Ahmada
HUTAN yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan sering dijuluki paru-paru dunia. Sebutan itu tak terlepas dari luasan hutan Kalsel yang berada di angka 7,1 juta hektare atau 47 persen dari total luas daratan.
DARI 7,1 hektare hutan, tercatat 511 ribu hektare di antaranya masih masuk kategori kritis. Memang jumlah ini mengalami penurunan dari sebelumnya 614 ribu hektare.
“Salah satu upaya menanggulangi lahan kritis melalui program revolusi hijau. Kami targetkan setiap tahun ditanami antara 32-35 ribu hektare, sehingga dalam 20 tahun seluruh lahan kritis teratasi,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq kepada jejakrekam. com, Senin (31/12/2018) usai pelantikan Kepala Resort Pengelolaan Hutan (KRPH) dan Tenaga Kontrak Pengamanan Hutan (TKPH) di Taman Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.
BACA : Pemulihan Lahan Kritis Kalsel Perlu Diperkuat Perda DAS dan Perda Revolusi Hijau
Melalui program revolusi hijau, Hanif berharap indeks kualitas lingkungan hidup (IKLHL) Kalsel mengalami kenaikan, dari angka 5 menjadi 6.
“Peningkatan ini dari ukuran penutupan lahan, kondisi mutu air dan udara. Itu untuk IKLH tahun 2017, untuk tahun 2018 akan dinilai 2019,” bebernya.
Hanif menerangkan, ada dua fokus utama pembangunan hutan lestari di Kalsel. Yakni penanggulangan lahan kritis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui skema revolusi hijau.
“Pelantikan ini langkah strategis mendukung revolusi hijau dan menggalakan pemberdayaan kehutanan sosial, dihatapkan mereka jadi garda terdepan mengelola hutan,” ucapnya.
BACA JUGA : Siapkan Rp 10 Miliar, untuk Tangani Lahan Kritis di Kalsel
Sementara, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyebut program revolusi hijau mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat melalui penghargaan gubernur peduli lingkungan.
“Alhamdulillah, program revolusi hijau mampu meningkatkan IKLH, kalau bisa tahun ini lebih meningkat lagi. Hutan itu sumber kehidupan, sehingga perlu kita jaga dan lestarikan,” ucapnya.
Pelantikan TKPH angkatan kedua sebanyam 30 orang, pelantikan sebelumnya juga 30 orang. Sedangkan KRPH hanya satu orang yang dilantik.(jejakrekam)