Foto: Ahmad Husaini
MENGAKHIRI tahun 2018, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan meluncurkan program lembaga bantuan hukum (LBH) Pemuda. Lembaga ini diklaim sebagai upaya membantu semua masyarakat menerima haknya di mata hukum, terutama bagi lapisan masyarakat paling bawah.
PELUNCURAN LBH dikemas dengan diskusi akhir tahun bertajuk ‘mengupas seputar hukum di Banua’ yang digelar di Gedung KNPI Kalsel, Sabtu (29/12/2018).
Direktur LBH Pemuda, Darul Huda Mustaqim menyebut siap memberikan bantuan hukum, khususnya kepada generasi muda. Ini baik berupa konsultasi atau sampai pendampingan hukum di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.
Meski menyandang embel-embel pemuda, Huda bersama timnya juga membuka ruang kepada seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
“Kami memberikan bantuan hukum atas dasar pro bono. Artinya, bantuan hukum yang tidak bersifat komersial, artinya lagi LBH Pemuda tidak mematok tarif bagi setiap ada (orang) yang datang,” kata mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum ULM ini.
BACA: Luncurkan Jumat Berkah, KNPI Kalsel Bagi-Bagi Makanan Gratis bagi Dhuafa
Dalam kepengurusan LBH, diisi 15 orang ahli hukum yang semuanya diisi oleh generasi muda. Saat ini tercatat sudah ada 15 orang dengan jumlah 10 paralegal yang sudah menjadi pengurus. “Kami membuka saja kepada semua pemuda untuk mengabdikan diri ke Banua melalui LBH Pemuda,” kata Darul Huda.
Wakil Ketua KNPI Bidang Hukum dan HAM, Muhammad Satria Jati menjelaskan LBH Pemuda merupakan sayap dari organisasi KNPI Kalsel yang bergerak di bidang pendampingan dan bantuan hukum.
Awal mulanya, Satria melihat banyaknya praktisi hukum yang terlibat menjadi pengurus KNPI Kalsel. “Terlebih lagi semangat muda untuk berkontribusi dalam penegakkan hukum,” ujarnya.
BACA: Ketua KNPI Kalsel: Pemuda Banua Jangan Lagi Jadi Objek Politik
Sementara, Ketua DPD KNPI Kalsel Fazlur Rahman mengatakan pendirian LBH Pemuda adalah satu dari sekian banyak program kerja yang telah terealisasi. Ia menyebut LBH Pemuda, selain melakukan pendampingan dan bantuan hukum, juga menyosialiasikan peraturan daerah (perda) baik yang dibuat DPRD Provinsi Kalsel maupun DPRD kabupaten/kota.
Tahun depan, Fazlur juga menjanjikan KNPI Kalsel akan semakin inklusif dengan menggandeng banyak komunitas kepemudaan yang ada di Kota Banjarmasin, maupun Kalsel secara keseluruhan. “Bentuk konkretnya adalah kolaborasi dengan komunitas. Agar kegiatan-kegiatan yang bersifat positif bisa dijalankan,” tandasnya. (jejakrekam)