Ahmad Husaini
PELAKSANAAN pemilu 2019 diprediksi tak bisa lepas dari praktik politik identitas, yang mengedepankan pertimbangan emosional bukan pertimbangan rasional. Pilihan politik yang berdasarkan identitas dengan menghubungkan calon yang akan dipilih berdasarkan kesamaan etnis hingga kesamaan keyakinan agama masih dianggap sebagai ‘senjata jitu’ untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya.
PAKAR Hukum Tata Negara Uniska MAAB, Muhammad Erfa Redhani menilai Indonesia masih belum bisa menyelesaikan persoalan ini, sebab dalam kehidupan sehari-hari masih menggunakan ‘baju’ identitas pula.
“Kalau misalnya orang memilih berdasarkan kesamaan identitas yang melekat, saya rasa sah-sah saja,” ucap alumnus Universitas Indonesia ini saat menjadi pemantik diskusi dalam catatan akhir tahun ‘demokrasi dan masyarakat sipil’ di Warunk Upnormal, Sabtu (29/12/2018). Namun, baginya tidak cukup pilihan politik jika hanya berdasarkan identitas, tanpa menelusur lebih jauh rekam jejak, visi dan misi,kemampuan, pengalaman hingga integritasnya.
BACA: Hadapi Tahun Politik, Masyarakat Masih Terjebak Persoalan Remeh Temeh
“Kita harus melihat apa yang politikus ingin lakukan jika terpilih itulah yang lebih penting dibandingkan dengan melihat latar belakang identitasnya,” kata Erfa.
Ia mengakui sangat amat sulit menghilangkan politik identitas dalam catur perpolitikan, namun, dengan semakin membaiknya pendidikan politik masyarakat akan perlahan akan meninggalkan praktik seperti ini.
Sementara, di tempat yang sama, akademisi muda FISIP ULM Fathurrahman Kurnain menilai publik sudah mengalami apa yang dinamakan ‘kelelahan politik’ akibat friksi yang ditimbulkan oleh elit politik, salah satunya dengan adanya politik identitas.
Ia menyebut elit politik menggunakan segala cara untuk bersaing membuat masyarakat sudah jengah dengan demokrasi. “Publik sudah mulai lelah dengan kondisi hiruk pikuk politik sekarang, publik disuguhkan dengan narasi-narasi yang justru tidak mencerdaskan,” pungkas Fathurrahman Kurnain. (jejakrekam)