Foto : Arpawi
KOORDINATOR Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw menilai menggulirkan isu anti korupsi dan intoleransi dalam diskusi sangat penting untuk memberi wacana pemilu yang lebih substansial.
JEIRRY Sumampouw menjelaskan, anti korupsi dan intoleransi ini merupakan bagian dari sebuah proses cara memaknai pemilu secara lebih berkualitas.
“Isu seperti ini memang menjadi problematika kebangsaan yang membuat demokrasi kita ke depan seolah-olah tidak ada harapan. Maka dari itu, kita ingin membangkitkan harapan publik,” ucap Jeirry kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, usai diskusi kepemiluan yang dihelat Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) di Hotel Victoria, Banjarmasin, Jumat (21/12/2018).
BACA : Ketua PSI Grace Natalie Nilai Politik Identitas Picu Kader Partai Korupsi
Pengamat politik ini menyatakan, semestinya parpol peserta pemilu memiliki komitmen untuk bicara dan memberi sikap terhadap isu-isu anti korupsi dan intoleransi. Ini agar masyarakat memiliki pegangan untuk menentukan pilihannya.
Beda halnya, menurut Jeirry, dengan dulu yang masih banyak parpol secara terang-terangan menyatakan sikap anti korupsi dalam proses pemilu. Namun, kata dia, karena mereka membuktikan dirinya tidak bisa konsisten dengan sikap anti korupsi, justru dalam dua kali pemilu terakhir, wacana-wacana tersebut hampir hilang.
“Jadi saya merasa dan menilai partai-partai politik kok makin takut bicara tentang anti korupsi. Tentunya, kita meminta dan menyikapi untuk bicara tentang anti korupsi maupun anti intoleransi,” ujar Jeirry.
BACA JUGA : PMKRI Nilai Korupsi Akibat Lemahnya Pendidikan Karakter
Lantas, apakah bibit-bibit koruptor bermunculan ketika pada saat proses rekruitmen atau pencalegan? Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI ini menjawab memang partai politik ini salah satu pilar demokrasi yang mesti diperbaiki oleh partai politik.
Andaikata, kata Jeirry, kultur partai politiknya cenderung korupsi, maka sudah dipastikan cermin kebangsaan di Indonesia akan ikut korupsi. Ini mengingat partai merupakan elemen kebangsaan yang sangat penting.
“Karena itu, agenda penting kita ke depan adalah bagaimana membuat partai itu makin demokratis, transparan dan baik,” katanya.
Jeirry mengatakan, salah satu yang terpenting dalam konteks pemilu adalah bagaimana mendorong partai melakukan proses transparansi. Baik dari sisi keuangan maupun rekruitmen caleg.
“Karena makin transparan proses itu akan membuat kekuatan dan kekuasaan uang makin kecil pengaruhnya,” katanya.
Ia berargumen jika proses rekruitmen caleg sangat sarat dengan uang, maka caleg-caleg yang nantinya terpilih akan lebih permisi tekait soal politik uang. “Ini tentu rawan sekali memicu korupsi dikemudian hari, ketika para caleg ini terpilih,” ucapnya.
BACA LAGI : Cegah dan Berantas Korupsi, Pemerintah-KPK Fokus 6 Isu
Jeirry menganggap, perlunya komitmen dari partai peserta pemilu dalam memberantas korupsi dan membersihkan caleg-calegnya dari kemungkinan melakukan korupsi di masa depan.
Atas hal ini, dirinya mengajak pemilih untuk lebih mencermati proses pemilu. Sebab, pemilih cerdas tentu bisa berkontribusi dalam proses yang lebih substansial dalam pemilu, termasuk isu-isu yang mengancam demokrasi dan NKRI ke depan.
“Isu-isu seperti ini semestinya menjadi sesuatu penting bagi pemilih untuk dikritisi dan disikapi, sambil menilai partai-partai yang memiliki komitmen itu,” pungkasnya.(jejakrekam)