Foto : Dokumen
DESEMBER ini, Komisi II DPRD Kalsel akan mengundang seluruh perusahaan milik daerah guna koodinasi.
HAL itu untuk mengetahui kesiapan dan upaya BUMD dalam menggali sumber pendapatan baru guna menopang APBD 2019. “Dalam waktu dekat, kami agendakan untuk meminta keterangan seluruh BUMD milik Pemprov Kalsel,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kalsel Suwardi, Kamis (13/12/2014).
Dia mengakui BUMD merupakan ujung tombak yang diandalkan guna mendongkrak APBD Kalsel 2019 yang telah dipatok senilai Rp 6,22 triliun
“Seluruh BUMD sudah harus terukur, baik segi manajeman maupun kreativitas kerja untuk melakukan terobosan yang lebih menghasilkan,” katanya.
Ia tidak menampik masih ada beberapa perusda yang kurang optimal kinerjanya.
BACA : APBD Defisit Rp 65 Miliar, Pemprov Kalsel Andalkan Sumbangan BUMD
Diungkapkan anggota badan anggaran (banggar) DPRD Kalsel ini, pada tahun 2018, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Perusahaan Daerah. Salah satu pasalnya mengatur kepemilikan saham mayoritas bank daerah sebesar 51 persen adalah milik pemerintah provinsi sekaligus sebagai pengendali. Tujuannya agar kontribusi bagi pendapatan daerah lebih besar bagi.
“Menjadi pekerjaan ruma bagi Bank Kalsel untuk menerapkannya. Sebab, sekarang ini saham Pemprov Kalsel baru mencapai 30 persen. Nantinya, minimal harus 51 persen,” ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, unit usaha syariah (Bank Kalsel Syariah) posisinya masih mengikut induknya, yaitu Bank Kalsel. Seharusnya unit syariah ini berdiri sendiri, sehingga kinerjanya lebih jelas terukur.
Ia mengaku ada informasi jika ada aset milik PT Bangun Banua yang bermasalah, sehingga pemerintah daerah harus segera menyelesaikannya.
Disinggung kesiapan pembentukan perusda baru untuk menampung bagi hasil pengelolaan Blok Sebuku, ia mengatakan, jika membentuk perusahaan baru maka membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Pemprov Kalsel telah menyiapkan anak perusahaan dari PT Bangun Banua. Informasi ini saya dapat dari biro ekonomi. Untuk migas diambil dari PT Bangun Banua,” katanya.
Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel Zulkifli mengatakan, untuk pembentukan perusda Sebuku Bergerak masih menemui kendala, sehingga posisinya disediakan melalui PT Dangsanak Banua Bergerak.(jejakrekam)