Foto: Iman Satria
GARA-GARA mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf dalam ajang Pilpres 2019, manuver politik Partai Amanat nasional (PAN) Kalimantan Selatan malah berbuntut panjang. Apalagi saat beredar kabar dari elit PAN pusat yang menyatakan akan memberhentikan Muhidin sebagai Ketua DPW PAN Kalsel, serta kader lain yang tak taat kesepakatan mutlak partai.
KABAR mengejutkan itu datang dari Wakil Ketua Umum DPP PAN, Hanafi Rais. Dikutip dari CNN Indonesia, dia mengatakan tak ada komunikasi yang dilakukan Muhidin sebelum mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Dia mengaku mengetahui dukungan tersebut dari pemberitaan.
Anak pendiri PAN, Amien Rais itu menyatakan bahwa pihaknya sudah tak perlu memberikan imbauan lagi kepada pengurus atau kader terkait dukungan pada Pilpres 2019. Menurut Hanafi, pihaknya akan langsung memberikan sanksi kepada kader yang berbeda dengan keputusan partai.
Hanafi mengatakan pihaknya langsung menonaktfikan Muhidin lantaran telah berbeda sikap dengan pusat. Dia menyebut akan menunjuk kader lain untuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW Kalsel.
Dia juga memastikan akan ada sanksi untuk jajaran pengurus DPW PAN Kalsel yang mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Menurut Hanafi, seluruh pengurus maupun kader harus taat pada keputusan partai. “Ya pasti lah ada sanksi. Ketaatan pengurus harusnya pada keputusan partai. Bukan menaati maunya orang lain,” kata dia.
BACA: Pilih Jalan Sunyi, DPW PAN Kalsel Dukung Pasangan Jokowi-Ma’ruf
Sementara, keputusan elit pusat yang bernada sinis disayangkan oleh kader PAN, Emi Lasari. Menurutnya, keputusan DPP PAN yang akan memberikan sanksi kepada kader yang mendukung Jokowi-Ma’ruf malah berdampak negatif kepada partai berlambang matahari.
“Tidak (bisa) serta merta menjatuhkan sanksi. Ada mekanisme partai yang perlu dijalankan. Kalau partai memang bijak maka partai maka bisa menyampingkan soal Pilpres. Sesuaikan dengan konteks lokal saja, untuk kepentingan partai,” ujarnya.
Ia meyakini DPW PAN kalsel mempertimbangkan kepentingan politik yang lebih menguntungkan partai sebab, keputusan elit daerah tidak lain hanya untuk membesarkan partai. Emi berharap DPP PAN lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan kepentingan pilpres.
“Kalau sampai pemecatan,partai akan lumpuh total . Karena ketua merupakan tokoh yang berpengaruh di Kalsel dengan kekuatan finansial,jaringan dan popularitas. Ini tentu berdampak terhadap perolehan suara partai,” tegas Emi.
Dia mengklaim Muhidin adalah tokoh paling tepat untuk membawa PAN berbicara banyak pada pesta demokrasi lima tahunan. Bagi dia, tentu tidak ada lagi tokoh selevel yang bisa menggantikan Muhidin untuk menakhodai PAN Kalsel.
BACA: Membelot Elit PAN Pusat, Muhidin: “Tak Ada Pertentangan Dalam Internal PAN…
“Kalau menonaktifkan pak Muhidin membuat mesin partai di Kalsel mati total. Soalnya ketua 13 DPD kabupaten/kota serta DPW PAN sekalsel mau di-PLT-kan juga. Sementara, pemilu tinggal menghitung hari. Lebih baik DPP bijak menyikapi persoalan ini dengan lebih mengutamakan kepentingan partai dengan target lolos ambang batas parlemen,” ucap Ketua DPD PAN Kota Banjarbaru ini.
Emi menjelaskan pihaknya belum ada pemberitahuan secara resmi dari DPP PAN atas sanksi yang dijatuhkan. ia hanya mengetahui dari pemberitaan media. “Kami masih menunggu sikap dari DPP. Harapannya pusa bisa jernih melihat persoalan sebab politik lokal tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Sekali lagi dukungan PAN kepada Jokowi-Ma’ruf atas pertimbangan matang, upaya untuk membesarkan partai,” pungkas Emi yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru.
Hingga berita ini diturunkan, Muhidin belum bisa dihubungi jurnalis jejakrekam.com. Untuk memastikan bagaimana sikap atas kabar penonaktifan dirinya yang sebelumnya dilontarkan oleh Hanafi Rais. (jejakrekam)