Kepala Bakeuda Kalsel: Kemandirian Fiskal Menguat Karena Kinerja Samsat

0

SEMAKIN tahun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mencatat ada perbaikan dalam tubuh kemandirian (otonomi) fiskal Provinsi Kalimantan Selatan. Ini artinya, dalam urusan pembiayaan pembangunan, pemerintah daerah khususnya Pemprov Kalsel tak lagi bergantung sepenuhnya dengan dana bantuan pemerintah pusat, serta mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAHKAN, mengacu data resmi Ditjen Bina Keuangan Kemendagri Tahun 2018, tren pelaksanaan otonomi fiskal yang dilakukan oleh Pemprov Kalsel telah menduduki posisi tiga besar terbaik. Di atasnya, ada Provinsi Banten dan DKI Jakarta.

BACA: Selain DAU dan DAK, Ada DID dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani saat beberapa waktu lalu menyambangi Kalsel mengungkapkan membaiknya tren otonomi fiskal dibuktikan dengan porsi 60 persen APBD Kalsel yang 60 persen bersumber dari PAD. Sisanya, baru berasal dari pemerintah pusat.

“Antara pendapatan asli daerah dibandingkan dengam dana perimbangan dari pusat lebih besar pendapatan asli daerah. Dari itu makanya Kalimantan Selatan dikategorikan mandiri dalam pengelolaan keuangan fiskal. Kami mengapresiasi tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menempati posisi ketiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan Banten,” ucap Hamdani.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel, Aminuddin Latif membenarkannya. Dirinya mengklaim menguatnya otonomi fiskal Kalimantan Selatan terjadi lantaran ditopang oleh membaiknya kinerja seluruh layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) se-Kalsel.

BACA JUGA: Tahun 2018, Perekonomian Kalsel Diprediksi Meningkat

Lantaran layanan sudah semakin membaik, Aminuddin mengingatkan tugas pokok semua pejabat yang ditempatkan di UPPD Samsat maupun Bakeuda selanjutnya adalah terus menggali potensi pendapatan daerah. Dirinya juga mempersilakan semua unit samsat terus berinovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PKB dan BBNKB dan lain-lain.

“Dan, kita pun tahu pendapatan daerah itu tumpuannya dari pajak daerah dan lebih spesifik lagi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penopang utama kita itu adalah Samsat,” klaimnya. (jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.